Bapanas tegaskan 371 ribu ton beras SPHP tersalurkan sejak awal 2026

1 jam yang lalu

SPHP itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan sebanyak 371 ribu ton beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah tersalurkan sejak awal 2026, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan 371 ribu ton beras SPHP yang disalurkan terdiri dari 221 ribu ton perpanjangan program di tahun 2025 yang dilanjutkan pada periode Januari-Februari 2026 dan 150,2 ribu ton di antaranya merupakan program tahun ini yang disalurkan sejak Maret hingga 25 April 2026.

"Realisasi SPHP beras di Januari-Februari (2026) mencapai 221 ribu ton (perpanjangan program 2025), sedangkan realisasi SPHP beras mulai Maret sampai 25 April (2026) adalah 150,2 ribu ton. Total keduanya telah mencapai 371,2 ribu ton," kata Maino.

Pemerintah mengoptimalkan program SPHP beras untuk menekan perkembangan harga. Di 2026 ini, program SPHP beras berhasil diatur agar tidak ada jeda penyaluran saat pergantian tahun.

Bapanas bersama Perum Bulog memperkuat ekspansi kanal penyaluran beras SPHP agar realisasinya semakin luas, seiring stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah melampaui 5 juta ton.

Maino menyatakan penyaluran beras SPHP pada 2026 ditargetkan sebanyak 828 ribu ton dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk distributor serta BUMN dan BUMD.

Selain itu, penyaluran juga diperluas melalui ritel modern bekerja sama dengan asosiasi terkait, serta diprioritaskan menjangkau pengecer di pasar rakyat guna memperkuat distribusi kepada masyarakat.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Sebelumnya, lanjut Maino, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional hingga pekan keempat April 2026 yang terjadi di 109 kabupaten/kota dan menjadi yang tertinggi.

Namun, berdasarkan analisis Bapanas, dari 109 daerah tersebut hanya 52 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.

Jumlah tersebut setara dengan 14,65 persen dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS dalam perkembangan IPH beras secara nasional.

Bapanas juga mencatat rata-rata harga beras medium per 28 April masih berada dalam rentang HET dan bahkan ada penurunan dibandingkan setahun yang lalu. Untuk zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), harga tercatat di Rp12.998 per kilogram (kg), sedangkan setahun yang lalu di Rp13.070 per kg.

Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rata-rata harga pada 28 April di Rp13.618 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp14.113 per kg.

Sementara zona III (Maluku, Papua), harga per 28 April berada di level Rp14.957 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di Rp15.937 per kg.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada perubahan harga bagi beras SPHP meski di tengah isu kelangkaan bahan baku plastik yang berimplikasi pada kemasan.

Kendala kemasan bahan baku plastik telah diatasi Bapanas bersama Perum Bulog agar penyaluran beras SPHP tidak menemui aral melintang.

"SPHP itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran.

Guna mengatasi tantangan ketersediaan kemasan plastik untuk beras SPHP juga telah diputuskan dapat menggunakan kemasan beras SPHP stok tahun 2023-2025.

Bapanas memperbolehkan sepanjang ada penyesuaian informasi pada label kemasan dengan kondisi saat ini, seperti HET, tanggal kedaluwarsa dan informasi penting lainnya.

Amran juga menegaskan saat ini komoditas beras tidak lagi memberikan andil inflasi yang signifikan salah satunya berkat program SPHP beras yang masif berskala nasional.

Dalam data BPS, tingkat inflasi beras di tahun 2026 menjadi lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.

Sementara tingkat inflasi beras bulanan selama tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret dengan indeks yang masih cukup rendah 0,65 persen.

Baca juga: Bapanas: Ketegangan Hormuz tak ganggu pasokan 11 pangan strategis Nasional

Baca juga: Bapanas: RI swasembada pangan, impor hanya 5 persen dari 11 komoditas

Baca juga: Kepala Bapanas: Harga beras SPHP tak naik, pembelian maksimal 5 pak

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.