1 jam yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak terjadi penyimpangan, khususnya setelah adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Khemal NaseryKhemal menilai perbedaan harga yang cukup jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi berpotensi memicu praktik penyalahgunaan di lapangan, seperti penimbunan maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Khemal, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat berdampak pada kelangkaan BBM subsidi, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan justru mengalami kesulitan.
Politisi Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi yang ada, termasuk memperkuat pengawasan di SPBU serta menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan pengawasan yang optimal, penyaluran BBM subsidi diharapkan berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” tutupnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak terjadi penyimpangan, khususnya setelah adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Khemal NaseryKhemal menilai perbedaan harga yang cukup jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi berpotensi memicu praktik penyalahgunaan di lapangan, seperti penimbunan maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Khemal, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat berdampak pada kelangkaan BBM subsidi, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan justru mengalami kesulitan.
Politisi Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi yang ada, termasuk memperkuat pengawasan di SPBU serta menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan pengawasan yang optimal, penyaluran BBM subsidi diharapkan berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” tutupnya. (adr)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·