BGN Suspend Dua Satuan Pelayanan Gizi Tak Layak di Jakarta Barat

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan kondisi fasilitas penyedia makanan yang tidak layak dalam inspeksi mendadak pada Selasa (12/5/2026) pagi.

Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa penindakan tersebut merupakan respon cepat dari BGN atas hasil temuan di lapangan. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, pengecekan tersebut mengungkap adanya area dapur yang kotor, penemuan belatung, hingga sistem penyimpanan bahan makanan yang masih tercampur dan tidak higienis.

"Jadi memang menurut saya itu tidak layak dan itu oleh kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu," kata Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn).

Dudung menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperketat guna memastikan kualitas makanan bagi anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan standar kesehatan. Ia juga berencana melakukan peninjauan ke beberapa daerah lain setelah menerima laporan mengenai ketidaksesuaian proses produksi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Nah ini yang saya sidak dan saya akan cek ke beberapa daerah. Saya mendengar di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada hal-hal yang prosesnya dari mulai penentuan titik sampai kepada proses pembuatan makanan, pengiriman dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan standar," ungkap Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn).

Eks KSAD tersebut juga memberikan peringatan kepada pihak yayasan maupun investor agar tidak sekadar mengejar profit dalam menjalankan program MBG. Ia telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mewaspadai pihak-pihak yang mengabaikan kualitas demi keuntungan pribadi.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan, ini agar betul-betul diwaspadai," ujar Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn).

Pemerintah berharap para pengelola memprioritaskan masa depan generasi muda melalui penyediaan asupan bergizi yang aman. Dudung mengingatkan bahwa mengelola program ini bukan sekadar urusan uang, melainkan tanggung jawab moral terhadap kemajuan bangsa.

"Ya saya sampaikanlah kepada yayasan-yayasan yang mendirikan untuk membuat MBG dan sebagainya, ya tolonglah berpikir untuk memajukan bangsa, ini anak-anak kita kasihan. Tidak semudah kemudian orang seakan-akan, yang penting ada dapat keuntungan dari uang itu," tambah Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn).

Kantor Staf Presiden dan Badan Gizi Nasional akan terus bersinergi dalam melakukan pemantauan rutin untuk mencegah risiko kesehatan seperti keracunan makanan. Pengawasan intensif ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas program pemenuhan gizi nasional.

"Hal-hal ini saya akan terus-menerus, tentunya bersama-sama juga dengan BGN untuk menjaga hal-hal yang memang kurang baik," tutup Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn).