Bima Arya Dorong Aglomerasi Berbasis Sektoral Atasi Masalah Kota

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendorong penguatan konsep aglomerasi melalui pendekatan sektoral guna mempercepat penanganan masalah perkotaan dalam seminar nasional di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4/2026). Langkah ini diambil karena fokus pada kelembagaan selama ini dinilai menghambat solusi atas persoalan lintas wilayah.

Persoalan mendasar seperti kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah menjadi fokus utama dalam restrukturisasi kebijakan ini. Dilansir dari Detikcom, implementasi aglomerasi yang terlalu kaku pada aspek birokrasi menyebabkan penanganan masalah di lapangan tidak berjalan optimal dan terkesan berjalan sendiri-sendiri antarwilayah.

"Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri," ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Mantan Wali Kota Bogor tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri kini memegang mandat untuk memastikan kolaborasi dan sinkronisasi antarstakeholder. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyatu dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi secara utuh.

"Fokus pada isu dan sektoral langsung," paparnya Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Bima juga menyoroti sektor transportasi dan sampah sebagai prioritas yang membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat. Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) menjadi contoh konkret tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah perkotaan secara teknis.

Selain dukungan pusat, komitmen pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan integrasi transportasi lintas wilayah. Kejelasan skema pembiayaan serta otoritas yang kuat dalam kerangka aglomerasi diyakini menjadi solusi jangka panjang bagi tantangan kawasan urban di masa depan.