Bima Arya Minta DPRD Kawal Transformasi Birokrasi di Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh jajaran DPRD untuk mengawal secara ketat transformasi birokrasi di daerah guna memastikan efektivitas program pemerintah bagi masyarakat pada Kamis (16/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Bima Arya menyoroti kondisi birokrasi saat ini yang dinilai masih lambat dalam beradaptasi terhadap perubahan, sehingga berisiko menghambat kelancaran program pembangunan meskipun terjadi pergantian tampuk kepemimpinan daerah.

"Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ," kata Bima Arya Sugiarto dalam keterangan tertulisnya.

Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah pusat mulai memperkenalkan pendekatan konsep statecraft dalam pengelolaan tata pemerintahan di tingkat daerah. Konsep ini menitikberatkan pada peningkatan kecerdasan, keterampilan, dan keandalan aparatur dalam menghadapi tantangan birokrasi yang kompleks.

Wamendagri juga memberikan penekanan khusus pada pengawalan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Keberhasilan agenda nasional tersebut dinilai sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif.

Implementasi program prioritas nasional diharapkan tidak sekadar berjalan secara administratif, melainkan harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru jika dikelola secara optimal.

DPRD disebut memiliki posisi strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menjaga agar setiap kebijakan tetap tepat sasaran. Bima menegaskan bahwa institusi legislatif memegang kunci utama dalam menentukan arah kebijakan melalui wewenang yang dimiliki.

Bima Arya secara spesifik menginstruksikan para ketua DPRD untuk meningkatkan pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari aspek tata kelola hingga pemastian manfaat akhir yang diterima oleh masyarakat luas.