BPD Didorong Perkuat Ekonomi Daerah di Tengah Penurunan Dana Transfer

Sedang Trending 18 jam yang lalu

Sejumlah pimpinan daerah dan perbankan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat peran strategisnya dalam menopang ekonomi regional di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Penegasan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD di Surakarta pada Jumat, 17 April 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa keberadaan bank daerah menjadi indikator krusial dalam memicu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Menurutnya, pembangunan wilayah yang luas dengan penduduk hampir 38 juta jiwa memerlukan sinergi lintas sektor.

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menambahkan bahwa tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan kapasitas fiskal. Ia menilai anggaran dari pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan pembangunan sehingga daerah wajib menarik investasi sebagai sumber pembiayaan alternatif.

"Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi 'marketing' untuk menarik investor," tegas Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Pihaknya juga menekankan bahwa penyelesaian masalah di daerah tidak boleh dilakukan secara parsial demi hasil yang maksimal bagi masyarakat.

"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak," jelas Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, mengungkapkan bahwa tren penurunan TKD yang terjadi sejak 2020 hingga 2026 merupakan momentum bagi BPD untuk meningkatkan kontribusi pembangunan. BPD diharapkan mampu menjadi solusi bagi pemerintah daerah agar program pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat," tegas Bambang Widiyatmoko, Direktur Utama Bank Jateng.

Bambang juga mengusulkan adanya penguatan kerja sama antar-BPD melalui skema sindikasi pembiayaan, terutama untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur strategis di daerah.

"Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama," tegas Bambang Widiyatmoko, Direktur Utama Bank Jateng.

Harapannya, kolaborasi yang terjalin antar bank daerah dapat melahirkan solusi nyata bagi percepatan pembangunan di tingkat nasional.

"Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri," jelas Bambang Widiyatmoko, Direktur Utama Bank Jateng.

Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyoroti perlunya transformasi peran BPD yang selama ini masih bersifat administratif. Ia mendesak agar institusi perbankan daerah tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan dana pemerintah semata.

"BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas," tegas Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Agus menjelaskan bahwa BPD memiliki posisi tawar yang kuat karena pemahaman mendalam terhadap karakter ekonomi lokal. Ia mempertanyakan apakah daerah akan terus bergantung pada fiskal atau mulai menciptakan kekuatan melalui intermediasi keuangan.

"Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?" ujar Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Asbanda juga mendorong optimasi inovasi pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko yang ketat.

"Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah," jelas Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Ke depannya, ketahanan ekonomi daerah dinilai akan sangat bergantung pada kemampuan BPD dalam mengelola arus dana di luar APBD.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya," ujar Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.