UMKM Pascabencana Aceh hingga Sumbar Pulih Signifikan

Aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bangkit pasca-rehabilitasi. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan pada Sabtu (18/4/2026) bahwa sektor warung, restoran, hingga kafe telah kembali beroperasi normal.

Data Satgas PRR menunjukkan tingkat pemulihan di Sumatera Barat sudah menyentuh angka 100 persen. Sementara itu, dilansir dari Detikcom, pemulihan di Aceh dan Sumatera Utara berada pada angka 94,44 persen dengan 17 kabupaten/kota yang aktivitas ekonominya telah kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menjelaskan terdapat dua daerah yang masih memerlukan penanganan intensif akibat kerusakan infrastruktur yang cukup berat. Di Kabupaten Aceh Tengah, belasan unit usaha termasuk restoran dan kedai di Kecamatan Linge serta Kebayakan masih terdampak, termasuk lima unit fasilitas penginapan.

"Meski demikian, masih terdapat dua wilayah yang memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 13 unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih terdampak akibat kerusakan berat yang tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan juga mengalami kerusakan, sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih," kata Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR.

Kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah juga menjadi sorotan karena terdapat 2.059 unit usaha yang terdampak banjir dan tanah longsor di 14 kecamatan. Selain kerusakan bangunan fisik, hambatan pada jalur distribusi barang menjadi kendala utama dalam normalisasi perdagangan di wilayah tersebut.

"Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua. Kemudian inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik. Aceh itu ada 94 persen UMKM-nya, ini yang dikerjakan Menteri UMKM, bersama Mendag, dan Menparekraf," ujar Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR.

Pemerintah menyalurkan bantuan langsung berupa alat pengolahan makanan, bahan baku, hingga paket minyak goreng untuk memastikan operasional harian tetap berjalan. Selain itu, dukungan infrastruktur darurat seperti tenda usaha sementara dan sumur bor juga disediakan di lokasi yang fasilitas air bersihnya terputus.

"Selain itu, diberikan pula bantuan pakaian baru bagi pelaku usaha terdampak sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil, serta benang songket untuk mendukung keberlangsungan usaha kerajinan lokal," jelas Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR.

Guna memperkuat permodalan, pemerintah menerapkan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini mencakup penundaan pembayaran hingga kemudahan akses kredit baru bagi para penyintas bencana.

"Hingga 18 April 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di tengah masa pemulihan," tutup Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR.