BPOM data 14 juta UMKM belum terdaftar dan bantu naik kelas

42 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan ada sekitar 14 juta UMKM yang belum dilayani BPOM, dan pihaknya akan melakukan pendataan terhadap UMKM sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kualitas, keamanan, dan khasiat produk mereka.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan dari sekitar 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia saat ini, 18 juta di antaranya berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BPOM.

"Saat ini yang terdata dan terdaftar di BPOM baru 4,2 juta UMKM," katanya dalam Soft Launching SAPA UMKM di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pemerintah tetapkan kriteria UKM yang dapat ajukan izin kelola tambang

Dia menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat dan makanan. Karena tugasnya ini, ada anggapan bahwa BPOM itu tukang jegal.

“Sehingga, kawan-kawan UMKM, yang mau mendaftarkan produknya untuk hilirisasi, terjegal. Tidak bisa mendapatkan nomor izin, sehingga mereka tidak bisa menjual produknya,” katanya.

BPOM memang berkomitmen untuk mengutamakan standar keamanan produk. Namun, Taruna menyebutkan bahwa BPOM juga berupaya untuk dapat membantu UMKM.

“Selanjutnya, BPOM melakukan pendampingan dan asistensi agar UMKM dapat mendapatkan perizinan, sehingga dapat memasarkan produknya. Harapannya UMKM dapat naik kelas,” katanya.

Kepala BPOM berharap UMKM tak lagi takut untuk mendaftar ke BPOM, karena pihaknya mendukung penuh UMKM. Melalui jejaring 83 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia, BPOM terus proaktif bergerak mendorong pengembangan UMKM lokal agar dapat go national, bahkan internasional.

“Jutaan UMKM di Indonesia adalah aset untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus kemandirian dan kedaulatan bangsa,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Rachmat Pambudy mengatakan bahwa SAPA UMKM merupakan program lintas kementerian, lintas lembaga, lintas daerah yang melibatkan masyarakat Aceh sampai Papua.

“Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat usahanya, makin kuat UMKM, dan UMKM-nya berkembang menjadi besar, di situlah negara menjadi kokoh,” kata Rachmat.

Baca juga: Cara daftar izin UMKM online lewat OSS, praktis dan gratis!

Baca juga: BPOM fasilitasi izin edar produk pangan olahan UMKM

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menambahkan SAPA UMKM bukan sekadar aplikasi, melainkan alat untuk menunjukkan kehadiran Kementerian UMKM di tengah jutaan pelaku usaha.

“Harus ada terobosan revolusioner yang menembus keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan lokasi geografis, keterbatasan koordinasi, keterbatasan yang selama ini tersekat antara pemerintah dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Jangan sampai mereka tidak merasakan sentuhan dan pelukan pemerintah dalam setiap proses tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Karena itu, katanya, hadir lah sistem yang memungkinkan terjadinya komunikasi, koordinasi dan interaksi dengan seluruh pelaku UMKM di tanah air. Kehadiran SAPA UMKM diharapkan dapat memperluas akses layanan dan pendampingan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.