BPOM Mitigasi Kenaikan Harga Obat Imbas Konflik Selat Hormuz

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan harga obat-obatan menyusul pecahnya konflik di kawasan Selat Hormuz pada Senin (20/4/2026). Langkah ini diambil guna merespons peningkatan biaya produksi dan hambatan distribusi logistik global.

Melansir laporan dari Money, gangguan pengiriman di jalur laut tersebut memicu naiknya harga minyak dunia yang berdampak langsung pada rantai pasok farmasi. BPOM menerapkan strategi pengawasan berbasis teknologi serta optimalisasi kapasitas produksi domestik untuk menghadapi situasi darurat.

"Harapan kami mudah-mudahan langkah cepat Badan POM ini bisa mengawal supaya tidak terjadi kelangkaan obat dan juga tidak terjadi peningkatan harga obat yang signifikan," jelas Ikrar di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI dikutip dari Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Pemerintah berupaya menjalin kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok obat di pasar nasional. Ikrar menegaskan bahwa pencapaian misi ketahanan kesehatan nasional menjadi prioritas utama lembaga dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut.

"Melalui kolaborasi strategi lintas sektoral untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan kesehatan nasional," ucapnya.

Krisis di Selat Hormuz menyebabkan kapal niaga kesulitan melintas sehingga distribusi prekursor petrokimia yang menjadi bahan baku aktif farmasi (API) terhambat. Direktur Manajemen Risiko Rantai Pasokan Moody's, David Weeks, menyebutkan bahwa gangguan ini berpotensi menghentikan produksi obat sepenuhnya di beberapa kasus.

"Kekurangan yang memengaruhi obat-obatan itu sendiri, bukan kemasannya, disebabkan oleh keterlambatan dalam pengiriman prekursor petrokimia yang digunakan untuk memproduksi bahan aktif farmasi (API), dan dalam beberapa kasus oleh penghentian produksi sepenuhnya," jelas Direktur Manajemen Risiko Rantai Pasokan Moody's, David Weeks dikutip dari The Guardian (2/4/2026).

Kondisi ini diperparah dengan ancaman Iran untuk menutup total jalur tersebut jika Amerika Serikat melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saat ini, tercatat sebanyak 23 kapal niaga tertahan akibat blokade laut yang dinilai sebagai pelanggaran oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC).

Meski situasi menegang, pihak Amerika Serikat mengklaim telah mengajukan proposal baru untuk mengakhiri peperangan yang telah diterima oleh pihak SNSC. Donald Trump memberikan pernyataan positif terkait perkembangan dialog yang tengah berlangsung tersebut.

"Kami sedang melakukan percakapan yang sangat baik. Semuanya berjalan dengan sangat baik," kata Trump dikutip dari BBC, Minggu (19/4/2026).