BTN Sesuaikan Rencana Bisnis Dukung Program Prioritas Prabowo

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyatakan kesiapan untuk melakukan penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026 guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (16/4/2026). Langkah ini menyusul rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyusun regulasi baru untuk mengarahkan industri perbankan ke sektor strategis.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa sebagai bank milik negara, pihaknya akan selalu menyelaraskan rencana kerja dengan agenda pemerintah. Penyesuaian ini mencakup detail rencana kerja yang akan dituangkan dalam lampiran RBB untuk periode 2026, 2027, dan tahun-tahun berikutnya sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

"Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait dengan program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya," kata Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN.

Nixon menjelaskan bahwa dalam aturan terbaru yang disiapkan OJK, terdapat lampiran khusus yang merinci program-program pemerintah yang dapat dijalankan oleh sektor perbankan. BTN sendiri sebelumnya telah aktif dalam pembiayaan sektor pangan melalui Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Meskipun mendukung penuh program pemerintah, BTN mengonfirmasi tidak terlibat dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Nixon mengungkapkan bahwa keputusan ketidakterlibatan BTN dalam program tersebut sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sejak masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik inisiatif OJK dalam mengarahkan perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil. Purbaya menegaskan bahwa optimalisasi fungsi intermediasi perbankan melalui pemberian pinjaman merupakan langkah positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK saat ini tengah merancang Peraturan OJK (POJK) mengenai RBB yang mendorong industri jasa keuangan berkontribusi pada pembangunan nasional. Fokus program prioritas tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, pengembangan KDMP, serta penguatan pembiayaan dan kualitas UMKM.