Catatan Opini Edi Setiawan

Edi Setiawan

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Jakarta - Di sebuah ruang kelas sederhana di wilayah 3T, seorang siswa menatap layar digital yang kini menjadi bagian dari kesehariannya. Pemandangan ini mungkin terasa biasa hari ini, tetapi satu dekade lalu hampir mustahil dibayangkan. Perubahan itu datang perlahan, tanpa gemuruh, tumbuh dari ruang-ruang belajar yang sunyi.

Apakah ini sekadar kemajuan teknis, atau tanda awal lompatan ekonomi yang lebih besar? Dalam kerangka Ricardo Hausmann (2014), peningkatan kapasitas pengetahuan dapat memicu lompatan ekonomi yang tidak linear.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Kontribusi wilayah luar Jawa telah melampaui 50 persen Produk Domestik Bruto nasional pada periode 2020-2024. Angka ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan tidak lagi terpusat, melainkan mulai menyebar ke berbagai wilayah. Wilayah 3T yang sebelumnya berada di pinggiran kini perlahan mengambil peran strategis. Dalam perspektif Economic Complexity (Hausmann & Hidalgo, 2011), peningkatan kompleksitas ekonomi menjadi penentu daya saing jangka panjang.

Konsep lompatan non-linear dalam ekonomi menekankan bahwa perubahan besar tidak selalu terjadi secara bertahap. Dalam banyak kasus, akumulasi kecil dalam pengetahuan dapat menghasilkan perubahan besar dalam waktu singkat. Wilayah 3T saat ini berada pada fase akumulasi tersebut. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam membangun basis pengetahuan itu. Dalam konteks ini, teori kompleksitas ekonomi memberikan kerangka untuk memahami dinamika tersebut. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendorong perubahan tersebut dalam lima tahun terakhir.

Angka partisipasi sekolah usia dasar di wilayah 3T telah mencapai lebih dari 98 persen pada 2025, mendekati angka nasional 99,23 persen. Ini menandakan bahwa akses pendidikan semakin merata. Peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi krusial dalam memperluas jangkauan pendidikan. Dalam pendekatan Dani Rodrik (2016), pendidikan merupakan prasyarat transformasi ekonomi.

Program Indonesia Pintar menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Pada 2025, program ini menjangkau sekitar 19 juta siswa dengan anggaran Rp13,4 triliun dan realisasi 102,18 persen. Kebijakan ini memungkinkan siswa tetap bersekolah di tengah keterbatasan ekonomi. Namun, perlu disadari bahwa akses yang luas belum tentu diikuti kualitas yang merata.

Dalam perspektif Esther Duflo (2017), kualitas intervensi pendidikan menentukan dampak jangka panjang. Revitalisasi sekolah di 62 kabupaten dengan anggaran Rp1,38 triliun tahun 2026 menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Infrastruktur yang lebih baik menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya menghadirkan kesetaraan fasilitas. Namun, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fisik bangunan. Dalam kerangka Human Development Economics (UNDP, 2020), proses pembelajaran menjadi faktor utama.

Digitalisasi pendidikan menjadi perubahan yang paling terasa dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 288.865 satuan pendidikan telah terdigitalisasi hingga 2026. Di wilayah 3T, teknologi tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Guru dan siswa mulai terbiasa memanfaatkan perangkat digital sebagai media belajar. Dalam perspektif Erik Brynjolfsson (Brynjolfsson & McAfee, 2014), teknologi meningkatkan produktivitas jika didukung kapasitas manusia. Namun, muncul pertanyaan mendasar di tengah transformasi tersebut.

Apakah digitalisasi ini benar-benar menciptakan inovasi, atau hanya mempercepat konsumsi teknologi? Banyak siswa mampu menggunakan teknologi, tetapi belum tentu memahami prinsipnya. Tanpa penguatan literasi dan berpikir kritis, kemajuan ini berpotensi menjadi semu.

Dalam kerangka Learning Economy (Lundvall, 2010), kemampuan belajar menjadi inti inovasi. Dibandingkan dengan negara-negara maju, kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan. Hasil studi internasional menunjukkan bahwa literasi dan numerasi masih perlu ditingkatkan.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat kualitas pendidikan. Tanpa peningkatan kualitas, lompatan ekonomi akan sulit terjadi. Dalam perspektif pembangunan global, kualitas menjadi faktor utama daya saing. Dampak pendidikan mulai terlihat dalam dinamika ekonomi wilayah 3T. Pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 4 hingga 5 persen per tahun. Sektor UMKM dan ekonomi kreatif berkembang seiring meningkatnya literasi masyarakat. Pendidikan berperan dalam menciptakan pelaku ekonomi baru.

Dalam pendekatan Michael Porter (Porter, 2000), kekuatan lokal menjadi basis daya saing. Peran guru menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Pemerintah telah menyalurkan Rp12,1 triliun untuk tunjangan profesi guru dengan realisasi 103,01 persen pada 2025.

Lebih dari 800 ribu guru mengikuti program peningkatan kompetensi. Guru menjadi penghubung antara kebijakan dan praktik pendidikan. Dalam perspektif Learning Economy (Lundvall, 2010), kualitas pengajar menentukan inovasi. Kebijakan wajib belajar 13 tahun menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pendidikan. Pendidikan usia dini meningkatkan kemampuan kognitif secara signifikan.

Studi menunjukkan dampak produktivitas hingga lebih dari 20 persen dalam jangka panjang. Kebijakan ini memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak awal. Peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi sangat penting dalam hal ini. Peningkatan infrastruktur turut memperkuat hubungan antara pendidikan dan ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, akses listrik dan internet meningkat signifikan di wilayah 3T. Hal ini memungkinkan proses belajar menjadi lebih terbuka. Pendidikan tidak lagi terisolasi dari perkembangan global. Dalam perspektif Paul Collier (Collier, 2007), konektivitas menjadi kunci pembangunan.

Indonesia memiliki peluang besar dengan lebih dari 60 persen penduduk berada pada usia produktif. Wilayah 3T berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional. Namun, peluang ini sangat bergantung pada kualitas pendidikan. Konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu. Dalam perspektif Mariana Mazzucato (Mazzucato, 2018), negara berperan sebagai pengarah inovasi. Jika transformasi pendidikan tidak diiringi peningkatan kualitas, maka peluang lompatan ekonomi akan terhambat. Digitalisasi tanpa pemahaman hanya akan menghasilkan pengguna, bukan pencipta.

Hal ini menjadi risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Pendidikan harus diarahkan pada inovasi, bukan sekadar adaptasi. Di sinilah pentingnya kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Pada akhirnya, perubahan besar tidak selalu hadir dengan suara yang keras.

Ia tumbuh perlahan dalam ruang-ruang belajar yang sederhana. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam proses tersebut. Peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi sangat strategis dalam menjaga arah perubahan. Dari ruang kelas yang sunyi itu, masa depan Indonesia sedang disusun, perlahan, tetapi pasti.