CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyambangi kantor Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas pembangunan pusat keuangan atau Indonesia Financial Center (IFC) di Bali.
Rapat yang dilaksanakan, Selasa (5/5), itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
"Kita juga nanti akan dipanggil Bapak Presiden membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center," ungkap Rosan kepada awak media, Selasa (5/5).
Rosan mengatakan, rapat tersebut juga membahas potensi lokasi IFC, regulasi yang perlu disiapkan pemerintah, hingga insentif yang akan digelontorkan kepada pelaku usaha di pusat keuangan tersebut, kendati dia enggan membeberkannya secara rinci.
"Kita lihat lokasi-lokasinya kemarin di Bali dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan baik itu dari segi regulasinya, dari segi hukumnya, dari segi insentifnya, dan yang lain-lain. Nah itu, pembahasannya seperti itu," jelasnya.
Rosan juga tidak menjelaskan insentif apa saja yang dibahas pada rapat tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa pemerintah akan membandingkan konsep pusat keuangan di negara lain seperti Abu Dhabi dan Singapura.
"Ini kan baru meeting kita yang pertama, nanti dari kita juga akan lihat perbandingan dengan financial center yang di Dubai, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Singapura, dan yang lain-lain," tuturnya.
Terlepas dari hal itu, dia juga menegaskan pembahasan insentif merupakan ranah Badan Otorita yang baru saja dibentuk khusus untuk IFC. Sementara Danantara hanya menjadi pemrakarsa pembangunan.
"Nanti itu ada Badan otoritas sendiri, dalam hal ini kita akan sebagai pemrakarsa mungkin pembangunan dari kawasan pembangunan financial center itu," tandas Rosan.
Sebelumnya, pemerintah memang tengah mematangkan rencana pembentukan pusat keuangan internasional di Bali. Proyek ini diharapkan menjadi pintu masuk pengembangan layanan family office di Indonesia, sekaligus menarik aliran dana global di tengah dinamika geopolitik.
Airlangga menyebut Bali memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi lokasi financial hub tersebut. Pemerintah saat ini fokus menyiapkan kerangka regulasi agar sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk untuk mendukung operasional financial center dan family office.
“Tentu kita lihat ada kesempatan untuk financial center untuk kita mempersiapkan dengan adanya perubahan geopolitik maka Bali menjadi menarik. Untuk itu kita sedang siapkan regulasinya dan juga seberapa jauh regulasi itu mengakomodasi apa yang diminta pendirian daripada financial center atau family office,” ujar Airlangga.
Konsep yang disiapkan pemerintah juga tidak sepenuhnya berbasis pengelolaan negara. Modelnya akan melibatkan pihak non-pemerintah, mengikuti praktik yang sudah berjalan di sejumlah negara lain.
“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh dalam tanda petik non pemerintah. Tapi kalau Danantara mengelola boleh juga,” katanya.
Rencana ini sebelumnya telah dibahas bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pemerintah melihat IFC sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik dana global, khususnya dari individu dengan kekayaan besar yang mencari lokasi pengelolaan aset yang stabil.
Jika terealisasi, keberadaan IFC dan skema family office di Bali diharapkan dapat memperluas sumber investasi baru serta memperdalam pasar keuangan domestik. Namun, pemerintah masih perlu memastikan kesiapan regulasi, insentif, dan kepastian hukum agar mampu bersaing dengan negara lain yang lebih dulu menjadi tujuan utama layanan serupa.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·