China kritik rencana peningkatan belanja pertahanan Jepang

48 menit yang lalu

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China mengkritik rencana peningkatan belanja pertahanan Jepang yang sedang disusun oleh partai berkuasa saat ini Partai Liberal Demokrat (LDP).

"Anggaran pertahanan Jepang telah meningkat selama 14 tahun berturut-turut, tetapi kekuatan sayap kanan Jepang masih menuntut peningkatan pengeluaran pertahanan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa topeng 'negara perdamaian' Jepang mulai terlepas dan negara itu tergelincir ke arah neo-militerisme," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (22/5).

LDP yang memimpin pemerintahan Jepang saat ini sedang mempertimbangkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 3-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan target yang didorong Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Komisi Penelitian Keamanan LDP menjelang revisi tiga dokumen utama keamanan Jepang pada akhir tahun ini, yakni Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Pembangunan Pertahanan.

“Menurut statistik terbaru, pengeluaran pertahanan Jepang meningkat sebesar 9,7 persen pada tahun 2025, yang mencapai rekor tertinggi. Impor senjatanya meningkat sebesar 76 persen selama lima tahun terakhir,” ujar Guo Jiakun.

Ia mengingatkan bahwa setelah Perang Dunia II, Konstitusi Jepang memberlakukan pembatasan ketat terhadap militer negara tersebut, termasuk hak untuk berperang, serta menetapkan prinsip “pertahanan eksklusif” melalui legislasi.

“Sekarang, kekuatan sayap kanan Jepang sedang mengejar peningkatan anggaran pertahanan, melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan, mendukung pengembangan industri pertahanan, dan bahkan mencoba untuk menjadikannya pilar ekonomi untuk melayani agenda pembangunan militer dan remiliterisasi mereka,” kata Guo Jiakun.

China juga meminta negara-negara Asia Pasifik untuk tetap waspada dan menolak langkah-langkah yang dinilai mengarah pada neo-militerisme Jepang demi menjaga stabilitas kawasan.

Rancangan LDP menyebut Jepang “harus melanjutkan diskusi konkret dan realistis berdasarkan penilaiannya sendiri sambil mempertimbangkan upaya NATO dan pihak lainnya.” Pemerintah Jepang juga didorong untuk memperkuat fondasi ekonomi, fiskal, dan keuangan sebagai dasar keamanan nasional.

Proposal revisi dokumen keamanan tersebut dijadwalkan diserahkan kepada pemerintah Jepang pada awal Juni 2026.

Anggaran pertahanan

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi sebelumnya telah menaikkan proporsi belanja keamanan menjadi 2 persen dari PDB pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal tahun fiskal 2027.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mendorong negara-negara anggota NATO meningkatkan belanja pertahanan inti menjadi 3,5 persen dari PDB dan total 5 persen jika digabung dengan belanja pertahanan terkait lainnya pada 2035.

Di sisi lain, militer AS berencana menempatkan peluncur rudal jarak menengah Typhon dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) di Jepang bagian barat daya pada Juni 2026 untuk latihan gabungan dengan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF).

Sistem tersebut akan ditempatkan di Pangkalan Udara Kanoya milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Prefektur Kagoshima dalam latihan gabungan Valiant Shield dan Orient Shield yang berlangsung antara Juni hingga September. Setelah latihan selesai, Typhon dan HIMARS akan dipindahkan ke pangkalan militer AS di Jepang untuk disimpan.

“China menentang pengerahan sistem rudal jarak menengah AS di negara-negara Asia, dan telah menyatakan hal ini beberapa kali. Pengerahan Typhon, senjata ofensif strategis, akan merugikan kepentingan keamanan sah negara lain, mengancam keamanan strategis regional, dan meningkatkan risiko konfrontasi militer dan perlombaan senjata,” tegas Guo Jiakun.

Menurutnya, langkah tersebut hanya akan merugikan perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Selama bertahun-tahun, masyarakat dari berbagai negara Asia, termasuk Jepang, telah menyuarakan penentangan mereka terhadap pengerahan tersebut. China mendesak AS dan Jepang untuk mendengarkan seruan negara-negara regional, memperbaiki praktik yang salah, dan memainkan peran positif dengan tindakan nyata untuk perdamaian dan stabilitas regional,” ujar Guo Jiakun.

Ia menambahkan bahwa latihan militer yang melibatkan sistem Typhon dan HIMARS menjadi contoh lain percepatan remiliterisasi Jepang.

“Berbagai tanda menunjukkan bahwa kekuatan sayap kanan Jepang berupaya melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap kemampuan militer Jepang dan mempersiapkan diri untuk apa yang disebut ‘konflik berkepanjangan’. Hal ini pada dasarnya akan mengikis Konstitusi Jepang dan aturan hukum internasional dan domestik, serta menantang tatanan internasional pascaperang, yang tidak konsisten dengan citra Jepang yang diklaim sebagai ‘negara damai’,” kata Guo Jiakun.

Baca juga: China protes keras kapal militer Jepang lintasi Selat Taiwan

Baca juga: China respon usulan PM Jepang yang ingin ubah konstitusi soal militer

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.