Dana Stimulan Rp 559,95 Miliar Cair di Aceh, Ini Kisah Warga Tamiang Manfaatkan Bantuan Perbaikan Rumah

INFO TEMPO – Suara palu masih terdengar di rumah Marimin, 56 tahun, yang sedang memasang pintu rumahnya di Desa Suka Mulia Upah, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Lembaran asbes baru menutup atap rumahnya, sementara dinding semen yang belum dicat menunjukkan perbaikan nyaris rampung.

Penyintas banjir bandang pada November 2025 itu akhirnya mendapat bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan senilai Rp 15 juta sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. “Uangnya tidak kami pegang langsung. Kami belanja material ke toko bangunan, lalu petugas mentransfer pembayarannya ke toko,” kata Marimin kepada Tempo pada Rabu, 13 Mei 2026.

Penggunaan dana bantuan bukan dalam bentuk uang kas juga diakui Mardiansyah yang menerima stimulan Rp 30 juta karena rumahnya termasuk kategori rusak sedang. Menurut pria 45 tahun itu, mekanisme bantuan berjalan melalui koordinasi perangkat desa, perbankan, dan toko bangunan setempat.

Warga berbelanja material bangunan secara mandiri, sementara pembayaran dilakukan langsung oleh pihak bank ke toko bangunan. “Bon belanja kami pegang sebagai bukti klaim yang nantinya diserahkan ke BPBD melalui perangkat desa,” tuturnya. “Tak ada potongan, semua yang kami beli sesuai dana bantuan.”

Penerima lainnya, Suwadi, juga hampir menyelesaikan perbaikan rumahnya. Material seperti semen, keramik, hingga triplek telah terpasang. Namun, ia masih menunggu pencairan sisa bantuan sebesar 20 persen. “Sekarang tinggal menunggu sisa dana itu cair untuk bayar tukang. Harapan kami bisa secepatnya karena itu sangat dibutuhkan,” ujar pria berusia 60 tahun itu.

Mekanisme pencairan bertahap itu mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan tersebut, pencairan dilakukan bertahap, antara lain melalui skema 80 persen dan 20 persen, menyesuaikan kondisi kerusakan rumah dan progres pekerjaan. Selain mengatur mekanisme pencairan bantuan, pemerintah pusat juga mendorong mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan rehabilitasi rumah.

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Farij, mengatakan pelaksanaan sesuai surat keputusan tersebut. “Pemerintah daerah tidak memegang dana bantuan secara langsung. Peran kami lebih kepada pendataan, verifikasi, serta pengusulan penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat bebas memilih toko material tanpa rekomendasi khusus dari pemerintah. Harga bahan bangunan mengikuti harga masing-masing toko. Tidak boleh ada pemotongan dana bantuan dalam bentuk apa pun dan tidak ada intervensi politik dalam proses penyaluran.

Adapun total penerima bantuan stimulan perbaikan rumah kategori rusak ringan dan sedang di Aceh Tamiang mencapai 7.737 unit. “Untuk bantuan stimulan perbaikan rumah SK 1 sebanyak 5.141 unit dengan kategori rusak sedang 2.337 unit dan rusak ringan 2.804 unit,” kata Farij.

Dari total tersebut sekitar 3.767 unit telah masuk dalam sistem CMS dan sebanyak 1.096 rekening telah dibuka blokirnya. Wilayah penyaluran tahap pertama mencakup Kecamatan Kota Kualasimpang, Kejuruan Muda, Karang Baru, Manyak Payed, Banda Mulia, Sekerak, Seruway, Bendahara, dan Tamiang Hulu.

Saat ini, Pemkab Aceh Tamiang telah mengusulkan bantuan tahap kedua sebanyak 5.900 unit rumah yang mencakup kategori rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Khusus rumah rusak berat, bantuan akan diberikan dalam bentuk hunian tetap atau Huntap.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera Utara, Sabtu, 25 April 2026. Dok. Kemendagri

Tingginya pencairan bantuan di Aceh selaras dengan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Berdasarkan laporan per 11 Mei 2026, jumlah rumah rusak ringan yang telah menerima bantuan di Aceh meningkat dari 12.856 unit pada April menjadi 15.192 unit sebulan kemudian. Pemerintah telah menggelontorkan sedikitnya Rp 559,95 miliar untuk pemulihan di provinsi itu.

Di Sumatera Utara, progres bantuan juga meningkat tajam. Jumlah rumah rusak ringan yang tertangani naik dari 1.234 unit menjadi 2.332 unit dengan realisasi anggaran mencapai Rp 71,82 miliar. Sementara di Sumatera Barat, pemerintah telah menangani 811 rumah rusak ringan dan 375 rumah rusak sedang dengan total anggaran Rp 23,41 miliar.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan perbaikan rumah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan di Sumatera. “Percepatan perbaikan dan pembangunan rumah, termasuk relokasi, hunian sementara, dan hunian tetap, merupakan kunci utama untuk mengurangi jumlah pengungsi,” kata Tito saat rapat koordinasi, Januari silam.

Ia pun memastikan, percepatan akan terus berjalan dan dampaknya dirasakan oleh warga. “Pemerintah akan terus bekerja keras hingga seluruh daerah betul-betul pulih seperti sedia kala,” ujarnya. (*)