Danantara Pastikan Tidak Ada PHK meski PT INTI Bakal Ditutup

Badan Pengelola Investasi Daya Anangata Nusantara memastikan rencana penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya. Jaminan terhadap nasib para pekerja BUMN tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026), dilansir dari Detik Finance.

Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja di perusahaan pelat merah tersebut berada dalam posisi yang aman. Proses perampingan atau streamline yang tengah berjalan dipastikan tidak akan merugikan hak para karyawan.

"Nggak ada, pekerjanya aman, kan kita udah billing kan. Enggak ada yang di-PHK," jelas Dony kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Saat ini, manajemen Danantara tengah menjalankan proses penilaian mendalam terkait rencana penutupan tersebut. Langkah evaluasi dan verifikasi menyeluruh sedang diterapkan untuk memastikan proses restrukturisasi berjalan sesuai koridor hukum.

"Sedang dilakukan assessment, sedang dicek sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline kan. Selagi dilakukan proses untuk verifikasi semuanya," terang Dony.

Sinyal penutupan PT INTI sebelumnya telah diembuskan oleh Danantara karena adanya persoalan tata kelola. Masalah mendasar muncul akibat pengelolaan perusahaan negara yang selama ini berjalan secara individual tanpa sinergi lintas sektor.

"Mungkin kita mengenal dulu banyak BUMN-BUMN terkenal, kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal sekarang menghadapi permasalahan mungkin akan kita tutup juga," jelas Dony dalam acara Jogja Financial Festival, Sabtu (23/5/2026).

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan wewenang Kementerian BUMN yang sebelumnya hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik langsung. Hambatan regulasi ini membuat skema bantuan antarperusahaan negara menjadi sulit direalisasikan saat ada unit usaha yang goyah.

"Tetapi karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dan BUMN lain, menyebabkan sulit untuk kita melakukan perbaikan," jelasnya.