Daniel Mutaqien Desak Kemenhub Evaluasi Menyeluruh Kecelakaan Kereta Bekasi Timur

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien mendesak Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi total menyusul kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan taksi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam. Insiden tragis tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 90 orang lainnya mengalami luka-luka.

Permintaan tersebut mencakup pemeriksaan faktor teknis perkeretaapian hingga keterlibatan pihak eksternal yang diduga memicu awal kejadian. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Daniel menyoroti perlunya audit terhadap operator transportasi jalan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di perlintasan rel tersebut.

"Kementerian Perhubungan Republik Indonesia didorong untuk mengambil langkah cepat dan komprehensif dalam melakukan evaluasi, tidak hanya pada aspek teknis perkeretaapian, tetapi juga terhadap pihak eksternal yang diduga menjadi pemicu awal insiden," kata Daniel Mutaqien, Kapoksi Golkar Komisi V DPR sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

Politikus Golkar ini menitikberatkan perhatian pada operasional taksi dari Green SM Indonesia yang berada di lokasi saat peristiwa berlangsung. Ia mencatat adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai perilaku mengemudi armada tersebut di jalan raya.

"Salah satu fokus utama adalah operasional taksi hijau dari Green SM Indonesia yang berada di lokasi kejadian," sambung Daniel Mutaqien.

Laporan yang diterima menunjukkan bahwa armada taksi tersebut sering dinilai berkendara secara agresif dan kurang memperhatikan faktor keselamatan publik. Daniel menekankan pentingnya pendalaman untuk melihat adanya potensi pelanggaran standar operasional prosedur.

"Dalam berbagai laporan, armada taksi tersebut disebut kerap berkendara secara agresif di jalan raya. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran standar operasional yang berkontribusi terhadap kejadian ini," ujar Daniel Mutaqien.

Pemeriksaan mendalam juga ditujukan pada legalitas dan perizinan perusahaan transportasi tersebut. Daniel mempertanyakan mengapa kendaraan bisa berhenti di area perlintasan rel yang seharusnya steril dari hambatan.

"Mendorong Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek perizinan operasional Green SM, termasuk kelayakan armada, standar keselamatan pengemudi, serta kepatuhan terhadap regulasi transportasi yang berlaku," ungkap Daniel Mutaqien.

Langkah evaluasi ini dianggap krusial untuk memastikan setiap operator angkutan umum mematuhi standar keselamatan ketat yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

"Evaluasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh operator transportasi publik benar-benar memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," sambung Daniel Mutaqien.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses investigasi dan audit harus dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hasil temuan lapangan diharapkan menjadi pijakan dalam pembenahan regulasi integrasi transportasi.

"Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan, baik dalam pengawasan transportasi jalan maupun integrasinya dengan sistem perkeretaapian, sehingga keselamatan publik dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan," tutur Daniel Mutaqien.

Kronologi kejadian bermula saat taksi Green SM mengalami gangguan teknis berupa korsleting dan terhenti di tengah rel dekat Stasiun Bekasi Timur. Kendaraan tersebut kemudian tertemper KRL jurusan Cikarang-Jakarta hingga mengakibatkan KRL tersebut berhenti darurat di tengah lintasan.

Dampak dari insiden pertama membuat KRL arah sebaliknya tertahan di Stasiun Bekasi Timur. Di saat yang bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang dari arah Jakarta menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti tersebut.