Dedieselisasi dinilai jadi sinyal tegas RI kurangi ketergantungan BBM

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan dedieselisasi dengan mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sinyal Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM.

“Dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” ujar Dwi Wulan di Jakarta, Senin.

Menurut Dwi, langkah tersebut sebaiknya diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Menurut dia, dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed).

Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” ujar Dwi.

Kebijakan dedieselisasi, yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pasalnya, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Baca juga: PLN Watch: Pengembangan 100 GW PLTS bangun fondasi energi nasional

Baca juga: PLN Indonesia Power dukung transisi energi lewat ajang Solartech 2026

Baca juga: PLTS 100 GW dinilai perkuat ketahanan energi hadapi konflik geopolitik

Apalagi, lanjut Dwi Wulan, laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan, guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan.

Krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia, sekaligus transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau.

Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri yang akan berdampak bagi ekonomi.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.

Baca juga: LPDB siapkan Rp2,1 triliun, dorong pengembangan PLTS berbasis koperasi

Baca juga: ESDM dongkrak penyerapan panel surya domestik lewat 100 GW PLTS

Baca juga: ESDM nilai koperasi jadi penggerak Program 100 GW PLTS

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.