Demokrat Ajukan Enam Pasal Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth

Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat secara resmi mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Rabu (15/4/2026). Langkah hukum ini diambil atas tuduhan pelanggaran berat, termasuk inisiasi perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.

Pengajuan resolusi tersebut dipimpin oleh Yassamin Ansari, anggota DPR AS perwakilan Arizona dari Partai Demokrat. Sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui laporan AFP, upaya pemakzulan ini menghadapi tantangan besar untuk lolos karena posisi DPR AS yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik.

Ansari menyatakan bahwa tindakan Hegseth telah mengkhianati sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan personel militer Amerika Serikat. Ia menyoroti keterlibatan Menhan dalam serangan yang menyasar warga sipil serta institusi pendidikan di wilayah Minab, Iran.

"Hanya Kongres yang dapat mendeklarasikan perang; tindakannya menuntut pemecatan segera," kata Yassamin Ansari, Anggota DPR AS dari Partai Demokrat dalam pernyataan resminya melalui media sosial X.

Salah satu pasal utama dalam dokumen tersebut menyoroti serangan terhadap Sekolah Dasar di Iran pada 28 Februari 2026 yang menelan korban jiwa sedikitnya 170 orang. Insiden maut yang menewaskan siswa dan guru tersebut terjadi saat operasi pemboman bersama antara Amerika Serikat dan Israel dimulai.

Laporan dari New York Times mengindikasikan bahwa rudal jelajah Tomahawk milik militer AS menghantam bangunan sekolah tersebut akibat kegagalan prosedur penargetan. Hegseth dituduh membiarkan penggunaan kekuatan militer yang tidak sesuai dengan hukum konflik bersenjata internasional.

Selain isu Iran, Demokrat mengkritik strategi militer di Karibia terkait serangan ganda terhadap kapal penyelundup narkoba yang dinilai melanggar aturan perlindungan warga sipil. Hegseth juga dituding ceroboh dalam mengelola informasi rahasia serta menghalangi pengawasan resmi dengan menggunakan aplikasi pesan terenkripsi Signal.

Sekretaris Pers Pentagon Kingsley Wilson membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut langkah Demokrat sebagai manuver politik belaka. Wilson menegaskan kepada media Axios bahwa Departemen Pertahanan tetap fokus menjalankan arahan Presiden dalam operasi di kawasan Iran.