Dewan Keamanan Nasional Iran Setujui Akses Internet Berbayar Terbatas

Dewan Keamanan Nasional Iran menyetujui kebijakan baru yang memberikan akses internet berbayar kepada kelompok masyarakat tertentu. Langkah ini diambil dengan menerapkan batasan kuota penggunaan harian untuk situs luar negeri serta lalu lintas data internasional, seperti dilansir dari Detikcom.

Pemutusan jaringan internet di negara tersebut telah berlangsung sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari 2026. Kebijakan pemadaman total ini kini telah melewati masa 80 hari dan tercatat sebagai pemutusan internet terpanjang dalam sejarah Iran.

Program yang dinamakan "Internet Pro" ini bukan merupakan peningkatan infrastruktur teknis. Layanan tersebut merupakan akses khusus yang sengaja dibuat agar pengguna tertentu dapat melewati sistem pemblokiran yang diterapkan pemerintah.

Meski demikian, platform global seperti Instagram, X, dan YouTube tetap tidak dapat diakses tanpa Virtual Private Network (VPN). Jurnalis dan peneliti internet dari organisasi hak digital Filterbaan, Solmaz Eikder, mengonfirmasi bahwa pemblokiran platform besar tersebut masih berlaku bagi pengguna layanan khusus ini.

Aparat keamanan Iran telah berulang kali menggunakan metode pemadaman jaringan untuk memutus jalur komunikasi antarwarga dan dunia luar. Tindakan serupa sebelumnya diterapkan saat menumpas protes nasional pada Januari 2026, yang kini kembali melumpuhkan sektor ekonomi digital masyarakat.

Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, memberikan penjelasan mengenai tujuan peluncuran program berbayar ini.

"Internet Pro" dimaksudkan untuk "mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan memastikan komunikasi bisnis tetap berjalan di masa krisis."

Layanan internet khusus ini ditawarkan terbatas bagi kalangan profesional, termasuk anggota Kamar Dagang, pelaku startup, perusahaan teknologi, serta sektor peritel. Pengguna diwajibkan membayar biaya setara 11 dolar AS atau sekitar Rp195 ribu untuk mendapatkan paket data awal sebesar 50 gigabita.

Biaya tersebut dinilai sangat membebani masyarakat Iran yang tengah menghadapi inflasi di atas 50 persen akibat situasi perang. Nilai mata uang rial yang anjlok drastis memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, kehancuran fasilitas industri, serta hilangnya puluhan ribu lapangan kerja.

Kebijakan pemblokiran ini juga mematikan sumber pendapatan daring bagi jutaan warga di wilayah pedesaan.

"Banyak perempuan dari kota-kota kecil dan desa menjual produk seperti buah kering, pakaian buatan tangan, atau makanan secara online," kata Eikder.

"Pendapatan ini memainkan peran penting bagi keluarga mereka, tetapi kesempatan itu kini telah hilang."

Kritik Publik dan Pengawasan Ketat Pengguna

Kebijakan "Internet Pro" memicu gelombang kritik dari berbagai media domestik, termasuk surat kabar Shargh. Pemerintah dinilai telah mengubah hak publik dan hak sipil terkait akses informasi menjadi sebuah hak istimewa yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu.

Kelompok mahasiswa serta perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dipastikan tidak masuk dalam daftar penerima fasilitas berbayar ini. Untuk mengakses jaringan, setiap pengguna juga harus melewati identifikasi ketat melalui nomor identitas nasional dan nomor ponsel yang terdaftar resmi.

Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi alternatif di luar kanal pemerintah.

"Menjadi sangat sulit bagi masyarakat Iran untuk mengakses berita independen dan informasi yang dapat dipercaya," kata Oliver Linow, spesialis kebebasan internet di DW.

"Sejak saat itu, kami menyediakan alat untuk menembus sensor agar masyarakat di negara tersebut tetap dapat mengakses jurnalisme independen. Namun, alat-alat ini sering kali tidak lagi efektif saat terjadi pemadaman internet hampir total," tambah Linow.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian sempat memberikan janji bahwa pemulihan layanan internet akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Regulasi digital di Iran sendiri melibatkan banyak lembaga, mulai dari Dewan Keamanan Nasional hingga Dewan Tertinggi Dunia Siber.

Guna mengatasi tumpang tindih wewenang, pemerintah membentuk tim manajemen krisis baru yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Reza Aref. Namun, pejabat pemerintah kini dilarang keras untuk memberikan penjelasan publik mengenai rincian tugas badan baru tersebut kepada media.