Dokter Stevi Harman Dorong Perbaikan Akses BPJS Kesehatan di NTT

Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Maria Caecilia Stevi Harman, menyoroti urgensi perbaikan kebijakan publik dalam sektor kesehatan dan sosial. Berbekal pengalaman sebagai dokter umum, ia kini mengemban tugas di Komite III DPD RI yang membidangi isu kesehatan hingga perlindungan anak.

Dilansir dari Detikcom, alumni Universitas Indonesia dan Monash University ini memiliki rekam jejak lapangan yang kuat sebelum terjun ke ruang kebijakan. Pengalaman saat menjalani masa internship di SK Lerik Kupang serta sejumlah puskesmas menjadi dasar pemikirannya dalam melihat persoalan masyarakat.

"Saya tidak sekadar mewarisi sebuah nama belakang keluarga; saya mewarisi tanggung jawab moral yang besar untuk membedah penyakit sosial masyarakat dengan instrumen kebijakan publik," kata dr. Stevi Harman.

Putri dari legislator Benny K. Harman ini menilai bahwa kesalahan dalam merumuskan kebijakan dapat berdampak fatal bagi masyarakat luas. Hal ini ia analogikan dengan prinsip medis, di mana kesalahan diagnosis pada satu pasien bisa berakibat buruk bagi keselamatan jiwa.

Keterbatasan akses layanan dasar di wilayah NTT menjadi perhatian utama dalam agenda kerjanya. Stevi tidak hanya berfokus pada tataran ide, tetapi juga melakukan inisiatif langsung untuk memberikan solusi konkret bagi persoalan yang ada di lapangan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memberikan pelatihan fotografi dan videografi kepada generasi muda di Manggarai Barat. Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya angka kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Melalui penguasaan media visual, para peserta diarahkan untuk melakukan kampanye sosial dan edukasi secara kreatif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ruang ekspresi positif sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak muda.

Sinkronisasi Data BPJS Kesehatan

Selain isu sosial, dr. Stevi Harman memberikan perhatian khusus pada efektivitas program jaminan kesehatan nasional. Ia mengamati masih banyak warga kurang mampu di NTT yang belum bisa menikmati fasilitas BPJS Kesehatan secara maksimal.

Kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah masalah administrasi, terutama berkaitan dengan integrasi data yang belum sinkron antarinstansi. Akibatnya, warga yang sudah terdaftar seringkali mengalami hambatan teknis saat berusaha mengakses layanan medis di fasilitas kesehatan.

Menurutnya, sistem validasi data perlu diperbaiki secara menyeluruh agar layanan kesehatan benar-benar tepat sasaran. Perbaikan sinkronisasi data menjadi kunci utama agar masyarakat di pelosok NTT dapat menjangkau bantuan medis yang menjadi hak mereka tanpa hambatan birokrasi.