Donald Trump Beri Sanksi Baru Pejabat Kuba Terkait Pelanggaran HAM

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan sanksi baru yang menyasar jajaran pejabat tinggi dan entitas di Kuba pada Sabtu, 2 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memperketat tekanan ekonomi dan keamanan terhadap pemerintahan negara pulau tersebut di tengah krisis energi yang sedang berlangsung.

Perintah eksekutif ini merupakan bagian dari upaya sistematis Gedung Putih selama berbulan-bulan untuk membatasi ruang gerak finansial rezim Kuba. Kebijakan tersebut mencakup sanksi terhadap pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam praktik korupsi pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Bloombergtechnoz, kebijakan baru ini memberikan wewenang lebih luas bagi Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS. Instansi tersebut kini dapat menjatuhkan hukuman ekonomi yang lebih berat kepada siapapun yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang telah masuk dalam daftar sanksi.

Pihak Gedung Putih memberikan rincian mengenai cakupan target yang akan terdampak oleh keputusan presiden tersebut melalui lembar fakta resmi.

"sanksi baru terhadap entitas, individu, atau afiliasi yang mendukung birokrat keamanan rezim Kuba, terlibat dalam korupsi pemerintah, atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius," kata Gedung Putih dalam pernyataan tertulisnya.

Meskipun demikian, pihak pemerintah Amerika Serikat dalam dokumen tersebut tidak merinci secara spesifik nama-nama individu atau nama perusahaan yang menjadi target utama. Keputusan ini muncul setelah Trump berulang kali melontarkan ancaman terhadap pemerintahan kiri Kuba demi memutus akses pasokan bahan bakar dan pendanaan.

Kuba saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat embargo Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kondisi tersebut diperparah dengan insiden pemadaman listrik secara massal baru-baru ini yang disebabkan oleh terhentinya distribusi minyak mentah serta bahan bakar.

Mengenai skala prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Donald Trump sempat menyinggung posisi Kuba dalam pembicaraan diplomatik pada Maret lalu.

"tetapi kami akan menangani Iran sebelum Kuba," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Kebijakan keras terhadap Kuba ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan intervensi militer, mengingat tindakan tegas AS sebelumnya terhadap pemimpin Venezuela dan Iran. Di sisi lain, pihak Havana menuding Amerika Serikat sengaja mencari alasan untuk menggulingkan kekuasaan sah di negara mereka.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mempertegas posisi Washington dengan menyebut Kuba sebagai ancaman nyata bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

"menyambut dengan tangan terbuka para musuh" kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Pernyataan Rubio tersebut merujuk pada tuduhan Washington yang menyebut Kuba telah memberikan ruang bagi kehadiran pasukan militer Rusia dan Tiongkok di kawasan Amerika. Hingga saat ini, Departemen Keuangan AS terus memantau pihak-pihak yang berafiliasi dengan birokrat keamanan Kuba untuk penerapan sanksi lanjutan.