Donald Trump Desak ABC Pecat Jimmy Kimmel Terkait Lelucon Melania

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak stasiun televisi ABC untuk segera memecat pembawa acara Jimmy Kimmel menyusul lelucon mengenai Melania Trump. Ketegangan ini meningkat setelah Komisi Komunikasi Federal (FCC) mulai meninjau ulang lisensi penyiaran induk perusahaan ABC, Disney, pada Selasa.

Perselisihan ini bermula saat Kimmel melontarkan komentar mengenai penampilan Melania Trump dalam sebuah monolog pekan lalu. Dilansir dari Detikcom melalui CNN pada Jumat (1/5/2026), Melania Trump awalnya meminta pihak stasiun televisi untuk mengambil tindakan tegas terhadap presenter tersebut.

Presiden Trump kemudian memperkuat permintaan tersebut melalui media sosial miliknya, Truth Social, dengan menyebut Kimmel tidak kompeten. Desakan ini dibarengi dengan tindakan FCC yang memerintahkan Disney melakukan proses perpanjangan dini untuk delapan lisensi stasiun ABC.

Meskipun FCC berdalih langkah ini terkait penyelidikan inisiatif keberagaman, sejumlah pengamat menilai hal tersebut sebagai upaya pembalasan pemerintah. Donald Trump secara terbuka mengecam performa acara Kimmel yang dinilainya memiliki rating rendah bagi pemirsa televisi.

"Kapan ABC Fake News Network akan memecat Jimmy Kimmel yang sama sekali tidak lucu, yang secara tidak kompeten memimpin salah satu acara dengan rating terendah di televisi? Orang-orang marah. Sebaiknya segera!!!" kata Trump.

Kecaman Trump berlanjut melalui wawancara dengan Greta Van Susteren dari Newsmax yang memperingatkan adanya bahaya hukum bagi pihak jaringan televisi. Ia juga menyinggung penyelesaian gugatan pencemaran nama baik senilai $16 juta yang pernah melibatkan ABC News sebelumnya.

"Kimmel seharusnya tidak tampil di televisi" kata Trump.

Ia menambahkan mengenai keseriusan situasi yang dihadapi oleh pihak manajemen jaringan televisi tersebut akibat tetap mempertahankan sang komedian.

"ABC menempatkan diri mereka dalam bahaya besar" ujar Trump.

Trump juga merujuk pada kasus hukum masa lalu sebagai indikator risiko yang dihadapi perusahaan induk media tersebut saat ini.

"Ini sangat serius," kata Trump.

Di sisi lain, Disney menyatakan bahwa stasiun-stasiun mereka telah mematuhi aturan pemerintah dan siap menempuh jalur hukum untuk mempertahankan lisensi. Pihak perusahaan juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan memutuskan kontrak Jimmy Kimmel yang masih berlaku hingga tahun depan.

Kimmel sendiri tetap melanjutkan monolog bernada kritik terhadap Trump dalam episode terbarunya meskipun tekanan politik terus menguat. Ia justru berkelakar mengenai dampak komentarnya terhadap hubungan pribadi antara Donald dan Melania Trump di layar kaca.

"Donald dan Melania akhir-akhir ini tampak lebih dekat dari sebelumnya, dan saya ingin berpikir bahwa saya berperan dalam hal itu," kata Kimmel.

Ketua FCC Brendan Carr membantah bahwa keputusan lembaganya dipengaruhi oleh tekanan politik dari Gedung Putih terkait konflik pribadi tersebut. Dalam konferensi pers hari Kamis, Carr menegaskan bahwa perintah lembaga tersebut murni didasarkan pada penyelidikan internal yang sedang berjalan.

"Judul berita bisa jadi seperti apa adanya, tetapi itulah dasar keputusan kami," kata Carr.

Ia juga menekankan independensi proses pengambilan keputusan di dalam komisi komunikasi tersebut dari intervensi pihak luar mana pun.

"tidak ada tekanan dari luar," kata Carr.

Kelompok pendukung kebebasan berekspresi mengecam tindakan pemerintah yang dinilai mengancam Amandemen Pertama konstitusi Amerika Serikat. Presiden Foundation for Individual Rights and Expression, Greg Lukianoff, menyoroti batas antara ketidaksukaan pribadi dengan tekanan institusional negara.

"Melania Trump berhak sepenuhnya untuk mengatakan joke Jimmy Kimmel itu menjijikkan," kata Lukianoff.

Ia memperingatkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam menghukum seorang komedian merupakan preseden yang buruk bagi demokrasi dan opini publik secara luas.

"Masalah Amandemen Pertama dimulai ketika Gedung Putih menekan ABC untuk menghukum seorang komedian karena ucapan yang dilindungi. Itu namanya mempengaruhi opini publik. Dan sayangnya, kita telah melihat hal ini berkali-kali sebelumnya," imbuhnya.