KAI perkuat sinergi tingkatkan keselamatan di perlintasan kereta

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta sebidang, baik perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan.

"KAI bersama para pemangku kepentingan terus mendorong penataan perlintasan, termasuk penutupan perlintasan sebidang liar atau yang dinilai berisiko tinggi, guna meminimalisir potensi kecelakaan," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, KAI juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan evaluasi berkelanjutan terhadap perlintasan yang memiliki potensi risiko tinggi.

Franoto mengatakan upaya edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama, khususnya dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas saat melintas di perlintasan sebidang.

"Kepatuhan terhadap rambu dan sinyal, serta kewaspadaan pengguna jalan, merupakan faktor kunci dalam menciptakan keselamatan bersama," ujar Franoto.

KAI, kata dia, optimistis melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, operator, dan masyarakat, keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan akan terus meningkat, terutama seiring dengan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang.

Terkait sistem perkeretaapian nasional, Franoto menuturkan ada pembagian peran yang jelas antara operator dan penyelenggara prasarana.

KAI berfokus pada penyelenggaraan operasional perjalanan kereta api agar tetap selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu, sementara pengelolaan prasarana, termasuk perlintasan sebidang, merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pembagian tugas itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan pengelolaan perlintasan sebidang dilakukan berdasarkan status jalan.

Perlintasan kereta pada jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, serta jalan kabupaten/kota dan desa oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk jalan khusus, pengelolaannya menjadi tanggung jawab badan hukum atau lembaga terkait.

“Pengaturan ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Franoto.

Di wilayah Daop 1 Jakarta, saat ini terdapat 423 perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 293 perlintasan telah dijaga, sementara 130 lainnya masih belum dijaga.

Di sisi lain, pembangunan perlintasan tidak sebidang terus menunjukkan perkembangan positif, dengan total 118 titik berupa jalan layang dan underpass yang berperan dalam meningkatkan keselamatan serta kelancaran arus lalu lintas.