Donald Trump Klaim Selat Hormuz Berada di Bawah Kendali Amerika

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim pihaknya memegang kendali penuh atas Selat Hormuz di tengah penantian respons pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian guna mengakhiri perang pada Kamis (23/4/2026). Dilansir dari Detikcom, Trump juga menyoroti adanya perpecahan internal di tubuh kepemimpinan Iran saat ini.

Donald Trump menegaskan posisi militer Amerika Serikat di kawasan strategis tersebut melalui unggahan di media sosial Truth Social. Menurutnya, akses keluar masuk jalur perairan tersebut kini berada dalam pengawasan ketat pasukannya.

"Tidak ada kapal yang dapat masuk atau keluar tanpa persetujuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat itu 'tertutup rapat,' sampai Iran mampu mencapai KESEPAKATAN!!!" tulis Trump, Presiden Amerika Serikat.

Selain masalah perairan, Trump mengamati adanya konflik antara kelompok garis keras dan moderat di Iran dalam menentukan arah kebijakan negara. Hal ini disebutnya menjadi penghambat Iran dalam mengambil keputusan resmi terkait tawaran perdamaian.

"Iran sangat kesulitan menentukan siapa pemimpin mereka! Mereka tidak tahu! Pertikaian internal antara 'Kelompok Garis Keras,' yang telah kalah telak di medan perang, dan 'Kelompok Moderat,' yang sama sekali tidak moderat (tetapi mendapatkan rasa hormat!), sungguh gila!" tulis Trump di Truth Social.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu (22/4) memberikan pernyataan tambahan mengenai kondisi tersebut. Ia memberikan indikasi bahwa otoritas Amerika Serikat telah memetakan faksi-faksi di Iran yang berpotensi menyepakati perjanjian perdamaian.

Ketika ditanya mengenai pemahaman pemerintah Amerika Serikat terkait siapa pengambil keputusan utama di pihak Iran, Leavitt memberikan penegasan mengenai kapasitas intelijen negara.

"tentu memiliki pemahaman yang baik." jawab Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih.

Berdasarkan laporan CNN, pihak Amerika Serikat menduga terdapat friksi antara tim negosiasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.