Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menginstruksikan seluruh jajaran badan usaha milik negara untuk aktif mensosialisasikan kebijakan ekonomi pemerintah kepada publik pada pekan ini di Jakarta. Dilansir dari Money, langkah ini bertujuan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi fundamental.
Dony menekankan posisi penting karyawan BUMN sebagai representasi aparatur negara di tengah dinamika sentimen publik. Ia mengharapkan para pegawai mampu berperan sebagai jembatan informasi yang komprehensif bagi masyarakat luas mengenai landasan setiap kebijakan negara.
“I ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN dan COO Danantara Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya berbagai respons negatif di ruang publik terhadap sejumlah langkah pemerintah. Melalui peran aktif insan BUMN, pemerintah berupaya memastikan alasan di balik setiap pengambilan keputusan dapat dipahami secara utuh.
“Sebagai bagian dari pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” katanya.
Dony turut menyoroti fokus kepemimpinan nasional saat ini yang berorientasi pada ketahanan pangan, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Ia meyakini transformasi yang tengah berjalan didasari oleh itikad kuat untuk memajukan bangsa dalam jangka panjang.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony Oskaria.
Mantan petinggi maskapai nasional ini menilai pemahaman mendalam terhadap logika kebijakan akan meminimalisir potensi konflik komunikasi dengan masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam mengawal transisi menuju kedaulatan ekonomi yang merata.
“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Selain penguatan komunikasi, pemerintah juga melakukan akselerasi pada sektor penerimaan negara melalui digitalisasi sistem keuangan. Fokus utama saat ini menyasar pada efisiensi pemungutan pajak atas transaksi digital internasional yang selama ini dinilai belum optimal.
Pada Jumat (17/4/2026), Dony Oskaria memimpin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak serta perbankan nasional untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran pajak luar negeri. Upaya ini diharapkan dapat memangkas birokrasi administratif yang selama ini menghambat layanan penerimaan negara.
“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony Oskaria.
Sistem baru ini ditargetkan mampu menghadirkan layanan yang lebih andal seiring dengan terus meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara. Penguatan infrastruktur digital tersebut diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi pajak dari transaksi luar negeri secara transparan.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·