Airlangga Hartarto Ungkap Strategi Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat daya saing serta ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dilansir dari Detikcom, dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok energi dan pangan, hingga transformasi digital yang cepat menjadi tantangan kompleks bagi stabilitas ekonomi dunia saat ini.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada pasokan pupuk dan ketersediaan pangan dunia, sehingga menuntut pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang adaptif dan terukur demi menjaga stabilitas dalam negeri.

Indonesia merespons situasi ini dengan memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan energi guna mengurangi ketergantungan pada wilayah geografis tertentu.

Pemerintah mulai memperluas jangkauan kerja sama pasokan energi dengan berbagai negara alternatif, termasuk Nigeria dan Gabon, sebagai upaya menjamin keamanan energi nasional dalam jangka panjang.

Strategi tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto dalam rangkaian National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications yang berlangsung pada Selasa, 21 April 2026.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Airlangga Hartarto.

Pada sektor hilir, pemerintah mengoptimalkan kerja sama regional dalam pemenuhan bahan bakar olahan sekaligus memacu kapasitas produksi domestik melalui program peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.

Kebijakan pemanfaatan biofuel ini ditargetkan mampu menekan angka impor bahan bakar fosil secara signifikan dan memperkokoh struktur ketahanan energi di tingkat nasional.

Selain itu, instrumen kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan diversifikasi bauran energi tetap dijalankan untuk menjaga stabilitas harga komoditas agar tidak berdampak langsung pada masyarakat luas.

Sektor pangan dan pupuk juga menjadi prioritas penguatan melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas industri manufaktur dalam negeri.

Indonesia saat ini tercatat berhasil meraih surplus pada produksi jenis pupuk tertentu, bahkan telah mampu memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah mitra dagang internasional.

"Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat," jelasnya.

Pemerintah menetapkan target akselerasi pertumbuhan ekonomi demi mencapai visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 melalui penguatan konsumsi domestik dan kualitas SDM.

Sektor ekonomi masa depan yang berbasis teknologi tinggi, seperti ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, kini diposisikan sebagai pilar baru pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses aksesi Indonesia ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi menuju status negara maju.

Penyelarasan standar regulasi dengan praktik terbaik internasional melalui OECD diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas global, kepercayaan investor, serta memperluas akses pasar ekspor bagi produk Indonesia.

"Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia," jelas Airlangga.

Saat ini, proses keanggotaan Indonesia di OECD telah memasuki fase peninjauan teknis yang intensif setelah penyerahan Memorandum Awal, yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian secara solid.

"Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas," ungkapnya.

Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat aplikatif bagi dunia usaha.

"Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak," tutupnya.

Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya melalui program Growth Gateway dalam memperkuat kapasitas sektor publik dan desain tim nasional menuju aksesi OECD.