DPD RI Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian Konflik Papua

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah Indonesia segera menyusun dan memaparkan peta jalan penyelesaian konflik di Papua secara terbuka menyusul eskalasi kekerasan yang terus terjadi. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).

Langkah ini diambil setelah para senator menerima berbagai masukan mengenai situasi keamanan terkini di Bumi Cendrawasih, khususnya pasca-masa reses. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan respons atas laporan para anggota yang baru saja kembali dari kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Ia menekankan perlunya pola komunikasi yang lebih baik antara pusat dan daerah.

"Pada hari ini kami dari sub wilayah Papua Timur 2, setelah membaca, mendengar, dan dapat masukan dari teman-teman yang baru pulang reses, dan kami ini kan baru kembali reses dari sana, bahwa kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini terutama di tanggal 14 April, ini kami anggap perlu untuk memberikan konferensi pers dan meminta kepada pemerintah agar masalah ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja, tetapi perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan bisa membangun komunikasi yang lebih terpola," ujar Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti dampak nyata dari kekerasan yang melanda warga sipil di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain faktor keamanan, ia juga menggarisbawahi masalah kemiskinan yang masih membelit masyarakat setempat.

"Membuka grand design dan road map Papua kepada publik. Pemerintah harus menyampaikan arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik Papua secara terbuka dan transparan, agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian," kata Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.

Pihak DPD juga memberikan penegasan mengenai pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menangani persoalan ini. Upaya penyelesaian diharapkan tidak lagi dilakukan secara sektoral namun melibatkan elemen masyarakat secara luas.

"Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat. Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi seluruh lembaga negara dan elemen masyarakat untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan," ujar Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh anggota DPD RI lainnya yakni R. Graal Taliawo, Lis Tabuni, dan Arianto Kogoya. Mereka mendorong agar kebijakan pembangunan di Papua ke depan lebih berbasis pada kebutuhan lokal dan prinsip keberlanjutan.