DPR dan Ekonom Desak Penyelamatan Rupiah dari Risiko Fiskal

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti urgensi penanganan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada Jumat (15/5/2026), sebagaimana dilansir dari Money.

Langkah intervensi Bank Indonesia dinilai efektif menjaga stabilitas pasar secara defensif agar tidak menjadi instabilitas sistemik, namun penguatan rupiah membutuhkan kebijakan kolektif di luar domain moneter.

"Jadi persoalan rupiah sekarang sebenarnya bukan semata-mata kurang intervensi," kata Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

Yusuf menjelaskan bahwa pasar saat ini mencermati tiga faktor utama, yaitu arah fiskal pemerintah, konsistensi kebijakan untuk kepastian investor, serta prospek arus modal masuk jangka menengah yang berkaitan dengan iklim investasi.

"Kalau tekanan rupiah berasal dari faktor struktural seperti kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan dan persepsi risiko fiskal, maka intervensi moneter hanya bisa membeli waktu," jelas Yusuf.

Menurut Yusuf, akar tekanan terhadap mata uang nasional ini mayoritas berada di luar kendali moneter sehingga penstabilan nilai tukar menjadi tanggung jawab bersama.

"Yang terjadi sekarang justru BI menjadi semacam first responder untuk masalah yang akar utamanya ada di luar kebijakan moneter," kata Yusuf.

Menanggapi situasi tersebut, pihak parlemen meminta pemerintah segera bergerak cepat guna membendung dampak penurunan nilai mata uang terhadap hajat hidup masyarakat.

"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," jelas Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Sektor moneter diharapkan bisa lebih proaktif memperkuat nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pasar agar tidak memicu keluarnya modal dari dalam negeri.

"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," jelas Misbakhun.

DPR juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) demi mempercepat penguatan rupiah serta pemberian relaksasi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujar Misbakhun.