DPR Mulai Bahas Penyesuaian Ambang Batas Parlemen RUU Pemilu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai melakukan pembahasan informal terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/2026).

Fokus utama dalam komunikasi lintas partai tersebut mencakup penentuan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold serta penataan ulang daerah pemilihan (dapil). Dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil untuk menyelaraskan regulasi sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

Herman menjelaskan bahwa meski belum masuk ke tahapan formal, berbagai opsi angka ambang batas kini tengah menjadi diskursus di antara pimpinan partai politik. Muncul usulan angka sebesar 5 persen hingga 6 persen, selain opsi mengikuti ketetapan Mahkamah Konstitusi.

"Secara formal belum dibahas, tapi secara informal tentu kami ada komunikasi. Misalkan dengan batas ambang parliamentary threshold. Berapa ini yang harus dibicarakan, ya tentu isu-isu dan opininya sudah berkembang lah," kata Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Selain ambang batas, besaran kursi per daerah pemilihan atau dapil magnitude juga menjadi poin krusial yang dipertimbangkan. Usulan yang mencuat mencakup rentang 4 sampai 6 kursi, 4 sampai 8 kursi, atau tetap mempertahankan format lama yakni 4 sampai 10 kursi.

Keputusan formal mengenai rincian teknis tersebut nantinya akan ditetapkan oleh masing-masing fraksi. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung melalui Panitia Khusus (Pansus), Badan Legislasi, atau Panja di Komisi II DPR RI.

Target penyelesaian RUU Pemilu ini disesuaikan dengan perkiraan dimulainya tahapan Pemilu 2029 pada tahun 2027. Masa persiapan tersebut dinilai krusial untuk melaksanakan proses pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu yang biasanya memakan waktu 1,5 hingga 2 tahun.

Herman menambahkan bahwa aspek lain yang perlu segera diperhatikan adalah rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta keadilan dalam sistem penghitungan suara, baik menggunakan metode Sainte-Lague maupun Kuota Hare.