DPRD DKI Jakarta Dukung Program Sekolah Swasta Gratis Pramono Anung

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program sekolah swasta gratis yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (15/5/2026). Kebijakan yang kini mencakup 103 sekolah tersebut dipandang sebagai solusi krusial bagi persoalan ijazah tertahan.

Dilansir dari Detikcom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengucurkan dana sebesar Rp253,6 miliar untuk membiayai program ini. Anggaran tersebut dialokasikan secara spesifik untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh warga di wilayah ibu kota.

Basri Baco menjelaskan bahwa sektor pendidikan memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap tingkat kemakmuran masyarakat Jakarta di masa depan. Ia menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong visi kota global.

"Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang," kata Baco, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa status Jakarta sebagai pusat pertumbuhan internasional menuntut standar edukasi yang mumpuni. Menurutnya, hambatan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk mendapatkan hak belajarnya.

"Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi," ucap dia.

Baco menyoroti fenomena sosial yang masih jamak ditemui di lapangan, yakni ijazah siswa yang belum bisa diambil karena tunggakan biaya administrasi. Kondisi ini dinilai menghambat mobilitas sosial warga kurang mampu.

"Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan," ungkapnya.

Ia meyakini bahwa intervensi pemerintah melalui penggratisan biaya di sekolah swasta merupakan satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal saat ini.

"Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain," imbuh dia.

Lebih lanjut, Baco memberikan peringatan bahwa tanpa kebijakan yang radikal di bidang pendidikan, siklus kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan di Jakarta akan terus berulang.

"Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.

"Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan," tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memberikan rincian angka pasti mengenai jumlah pembiayaan yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi.

"Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600," kata Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemilihan sekolah mitra dalam program ini dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat berdasarkan kebutuhan wilayah yang minim fasilitas pendidikan negeri.

"Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI," lanjutnya.