DPRD Jateng Bahas Pembangunan Kantor Penghubung dan Wisata di IKN

Sejumlah komisi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Senin, 11 Mei 2026, guna membahas rencana pembangunan kantor badan penghubung dan pengembangan sektor pariwisata.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Nur Saadah, menyoroti dimulainya aktivitas perkantoran di IKN serta menanyakan detail perencanaan operasional hingga mekanisme penganggaran untuk fasilitas perwakilan daerah di kawasan tersebut.

"Di IKN sudah ada pembangunan dan aktivitas kegiatan perkantoran. Kehadiran kami di sini terkait program pembangunan di Jateng, khususnya mengenai Banhub Provinsi Jateng di Kaltim, bagaimana operasionalnya, perencanaannya, infrastruktur, sarana dan prasarananya. Apakah sudah termasuk dalam perencanaan Otorita IKN atau belum. Kami juga ingin mengetahui bagaimana penganggaran pembangunan Banhub di IKN," ujar Nur Saadah.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua kini difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif dengan melibatkan investor untuk efisiensi anggaran.

"Aspek pendanaan tahap kedua tidak seluruhnya berasal dari APBN tapi juga melibatkan investor. Di tengah efisiensi anggaran, kami saat ini mengutamakan pembangunan gedung-gedung legislatif," jelas Aswin Grandiarto.

Pemerintah menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028, di mana kawasan yudikatif dan legislatif diproyeksikan telah rampung secara fungsional bersamaan dengan sarana pendukung kantor dan hunian.

"Mungkin memang ada sedikit keterlambatan tapi target utama kami adalah kawasan yudikatif dan legislatif dapat terbangun pada 2028. Karena efisiensi, yang diprioritaskan lebih dahulu adalah pembangunan kantornya, sedangkan hunian bisa menyusul di tahun berikutnya," kata Sudiro Roi Santoso.

Terkait alokasi lahan daerah, Deputi Bidang Perencanaan & Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengungkapkan telah disiapkan lahan 1,2 hektare untuk pembangunan gedung setinggi 14 lantai bagi seluruh kantor penghubung provinsi.

"Di kawasan tersebut nantinya akan dibangun dua massa bangunan setinggi 14 lantai yang diperuntukkan bagi seluruh provinsi sebagai Kantor Banhub," ujar Mia Amalia.

Selain infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata dan lingkungan juga menjadi sorotan Komisi B DPRD Jateng yang sedang menyusun raperda penanganan lahan kritis melalui kunjungan perdana mereka.

"Kebetulan kami juga sedang menggagas sebuah raperda tentang penanganan lahan kritis. Kami ingin mengetahui bagaimana Otorita IKN memulihkan hutan yang pohonnya tertebang akibat proses pembangunan," ujar Ketua Komisi B, Sri Hartini.

Asisten Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursathyasto, memaparkan bahwa dari total daratan IKN seluas 252.000 hektare, pembangunan fisik dibatasi hanya 35 persen guna menjaga keseimbangan ekosistem hutan industri.

"Saat ini yang kita bangun baru sekitar 1.000 hektare. Dari total luas daratan yang ada, kami hanya boleh membangun 35% dari total lahan," jelas Bimo Adi Nursathyasto.

Pihaknya menambahkan bahwa pembangunan tahap pertama yang mencakup Istana Negara dan hunian ASN akan segera diikuti pembangunan tahap kedua, dengan target dimulainya konstruksi oleh investor pada semester II tahun 2026.

"Dilanjutkan tahap kedua yang mencakup kantor legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang kami lakukan," kata Bimo Adi Nursathyasto.

Dalam upaya penguatan ekonomi lokal, Direktur Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Pahlirungi, menegaskan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM lokal agar mampu bersaing di tengah pesatnya pembangunan ibu kota baru.

"Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif lokal terus didampingi agar bisa menjadi pemain, bukan hanya penonton," ujar Muhsin Pahlirungi.

Pendampingan ini mencakup peningkatan kualitas produk hingga sertifikasi 20 masyarakat lokal menjadi pemandu wisata yang telah dibekali keterampilan khusus di bidang ekowisata dan pariwisata digital.

"Otorita IKN terus berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif," kata Muhsin Pahlirungi.

Selain itu, Otorita IKN bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendorong transformasi digital melalui penerapan sistem pembayaran QRIS kepada para pelaku usaha di wilayah delineasi.

"Saat ini kami juga sudah menyertifikasi 20 masyarakat lokal menjadi pemandu wisata yang telah kami beri pelatihan," ungkap Muhsin Pahlirungi.

Sekretariat Kerja Bersama BI IKN, Aswin Gantina, menjelaskan bahwa penggunaan transaksi non-tunai ini bertujuan memberikan kepraktisan serta keamanan dalam pengelolaan keuangan bagi para pedagang lokal di IKN.

"Tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Dengan QRIS, banyak keuntungan yang diperoleh, seperti menghindari uang palsu, pencatatan transaksi lebih rapi, dan lebih praktis," ujar Aswin Gantina.