DPRD Serang Desak Perbaikan Fasilitas Kesehatan di Pulau Tunda

Anggota DPRD Kabupaten Serang, Muhibbin, menyoroti minimnya fasilitas dan layanan kesehatan di Pulau Tunda dan Pulau Panjang pada Kamis (16/4/2026). Ia menilai ketersediaan Puskesmas Pembantu (Pustu) di dua wilayah tersebut belum optimal karena kurangnya tenaga medis dan pasokan obat-obatan.

Kritik tersebut dipicu oleh insiden yang menimpa seorang anak berusia 11 tahun di Pulau Tunda yang tersengat ikan beracun pada 22 Maret 2026. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, korban saat itu tidak mendapatkan penanganan medis segera lantaran tidak ada tenaga kesehatan yang bertugas di lokasi kejadian.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang tersebut menegaskan bahwa standar pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tidak boleh disamakan dengan wilayah daratan. Menurutnya, karakteristik geografis pulau memerlukan pendekatan dan kebijakan inovatif yang bersifat khusus guna menjamin keselamatan warga.

"Standar pelayanannya jangan disamakan dengan wilayah daratan. Karena ini wilayah khusus, yaitu pulau. Maka harus ada layanan khusus, termasuk sarana dan prasarananya," kata Muhibbin, Anggota DPRD Kabupaten Serang.

Sebagai solusi atas kendala tersebut, Muhibbin mengusulkan pengadaan Puskesmas Terapung berupa kapal yang dilengkapi dengan dokter, alat kesehatan, dan stok obat yang memadai. Fasilitas ini dirancang untuk melakukan kunjungan rutin ke pulau-pulau minimal dua kali dalam seminggu guna memantau kesehatan masyarakat.

Selain memberikan layanan di tempat, Puskesmas Terapung tersebut diharapkan berfungsi sebagai sarana evakuasi medis. Jika ditemukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kapal tersebut dapat segera merujuk dan mengantar pasien langsung ke rumah sakit di daratan utama.

Penjadwalan rutin kunjungan dokter ke pulau-pulau tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian psikologis bagi warga setempat. Kehadiran tenaga medis secara berkala diharapkan dapat meningkatkan motivasi kesembuhan masyarakat yang selama ini merasa terisolasi dari akses layanan kesehatan dasar.