Dudung Abdurachman Temukan Belatung di Dapur Program Makan Bergizi

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menemukan kondisi dapur tidak higienis dan keberadaan belatung saat melakukan inspeksi mendadak ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026) pagi.

Dilansir dari Detikcom, peninjauan langsung di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan tersebut mengungkap sejumlah masalah serius terkait standar kesehatan pangan. Temuan mencakup area dapur yang kotor, tempat pencucian tidak layak, hingga penggabungan area penyimpanan bahan basah dan kering.

Kastaf Kepresidenan memberikan peringatan keras kepada pengelola agar segera melakukan perbaikan fasilitas dalam waktu singkat demi menjamin kualitas pangan bagi para penerima manfaat.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," kata Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Pihak Kantor Staf Presiden juga telah melakukan komunikasi intensif dengan pimpinan Badan Gizi Nasional untuk menanggapi temuan lapangan ini secara administratif maupun operasional.

"Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja," ujarnya Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Dudung menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi unggul. Ia menekankan bahwa kualitas kesehatan jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target kuantitas porsi makanan.

"Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ucap Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Mantan Pangdam Jaya ini juga menyoroti aspek akuntabilitas anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Ia mengingatkan para pengelola dan pihak terkait untuk tidak mengejar keuntungan pribadi secara berlebihan yang berpotensi menurunkan kualitas hidangan.

"Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," katanya Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Kewaspadaan masyarakat dan perangkat wilayah seperti RT sangat diharapkan untuk ikut memantau jalannya program di lapangan. Langkah ini dinilai perlu guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan yang dapat merugikan anak-anak.

"Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan," tegas Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

KSP berkomitmen untuk terus mengawal program ini dengan rencana inspeksi rahasia di wilayah lain, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan standarisasi nasional tetap terjaga di setiap daerah.

"Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Fokus utama pengawalan ini adalah memastikan bahwa setiap investasi negara melalui program prioritas benar-benar memberikan dampak positif bagi daya saing anak-anak Indonesia di masa depan.

"Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama," ujarnya Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Audit menyeluruh dan verifikasi nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan segera dilaksanakan oleh tim KSP. Klasifikasi kelayakan akan ditentukan berdasarkan hasil audit faktual tersebut.

"Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," kata Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.

Dudung mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa bukti kelayakan sebuah dapur tidak boleh hanya berhenti pada lembaran sertifikat administratif semata.

"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," ujarnya Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.