Eko Wahyudi Minta Pemerintah Antisipasi Eskalasi Harga Pangan Global

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Eko Wahyudi mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan stok dan stabilitas harga pangan nasional pada Jumat (17/4/2026). Langkah antisipasi ini dinilai mendesak guna menghadapi tekanan dinamika global serta perubahan iklim yang mengancam rantai pasok domestik.

Kenaikan indeks harga pangan dunia dilaporkan mencapai 2,4 persen pada Maret tahun ini menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, lonjakan tersebut dipicu oleh peningkatan biaya energi sebagai dampak lanjutan dari konflik bersenjata di wilayah Timur Tengah.

"Kondisi ini dapat berdampak langsung pada biaya produksi barang tertentu bila pemerintah lambat mengantisipasi eskalasi harga," ujar Eko Wahyudi, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

Legislator tersebut memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah dalam mengamankan cadangan pangan, khususnya komoditas beras yang saat ini mencapai 4,6 juta ton. Jumlah stok tersebut diprediksi mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga 11 bulan mendatang.

"Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan bersejarah. Padahal kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, di tengah konflik Timur Tengah yang bahkan semakin tak terarah, harga pangan dunia naik 2,4% dan eskalasi harga bisa sangat cepat berubah," tambah Eko Wahyudi, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

Selain faktor geopolitik, tantangan serius datang dari sektor cuaca berupa ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan melampaui durasi tahun sebelumnya. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi lintas sektor melalui penguatan infrastruktur pengairan, pompanisasi, hingga penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan.

Sektor peternakan juga menjadi perhatian khusus, terutama terkait fluktuasi harga telur yang berisiko merugikan produsen akibat kenaikan harga pakan. Eko mengusulkan optimalisasi program strategis untuk menyerap hasil produksi lokal guna menjaga kesejahteraan peternak.

"Untuk menyiasati kerugian peternak ayam petelur akibat harga pakan yang tinggi dan harga jual rendah, maka BGN dapat memerintah SPPG sebagai unit pelaksana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produksi telur guna menstabilkan harga dan menguntungkan peternak setempat," jelas Eko Wahyudi, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.