Ekonom: Efek belanja pemerintah di triwulan mendatang tak sekuat di Q1

3 jam yang lalu

Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan belanja pemerintah masih bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya, tapi tidak bisa setinggi pencapaian pada triwulan I.

“Ada tiga alasan. Pertama, sebagian kenaikan triwulan I berasal dari efek dasar rendah (low-based effect) tahun sebelumnya, percepatan belanja, THR (Tunjangan Hari Raya), dan momentum Ramadan-Idul Fitri, sehingga dorongannya kemungkinan menurun pada triwulan II dan III,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, alasan kedua adalah ruang fiskal yang menghadapi tekanan karena belanja negara tumbuh tinggi dan kebutuhan pembiayaan meningkat, sedangkan rupiah masih melemah dan harga energi global masih tinggi.

Selain itu, jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa perbaikan penerimaan dan efisiensi kinerja, pasar dapat melihat risiko defisit dan pembiayaan meningkat, yang pada akhirnya menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.

“Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi,” kata Josua.

Ia juga menilai bahwa kualitas efek pengganda (multiplier effect) belanja pemerintah tidak dapat dipastikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan karena hal tersebut sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan.

Ia menyampaikan, belanja yang paling kuat dampaknya adalah belanja yang masuk ke sektor produktif, perbaikan infrastruktur dasar, percepatan distribusi pangan, penguatan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai pasok lokal.

Sebaliknya, lanjut Josua, belanja yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi akan cepat habis dampaknya dan berisiko menambah tekanan inflasi maupun impor.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga tekanan impor, mengingat impor pada triwulan I tumbuh lebih tinggi daripada ekspor. Impor pada periode tersebut meningkat 7,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan ekspor hanya tumbuh 0,90 persen yoy.

Kondisi tersebut, menurut dia, bisa menggeser potensi pertumbuhan ekonomi nasional melalui permintaan domestik menjadi dinikmati oleh pelaku usaha di luar negeri melalui impor bahan baku, barang modal, hingga komoditas energi.

“Artinya, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor,” imbuh Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Baca juga: Ekonom: Tekanan rupiah dan harga minyak bisa tambah defisit Rp200 T

Baca juga: PIER nilai konsumsi domestik tetap jadi penopang utama ekonomi RI

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.