Ekonom Peringatkan Potensi PHK Massal 100 Ribu Pekerja Tahun 2026

Sejumlah ekonom memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam sektor industri Indonesia pada Kamis (16/4/2026). Fenomena yang disebut sebagai 'badai sempurna' ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang menekan harga energi dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menjelaskan bahwa kenaikan biaya bahan baku dan distribusi yang tajam memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi. Dilansir dari Bloombergtechnoz, proyeksi korban PHK tahun ini diperkirakan melampaui 100.000 pekerja, meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang tercatat sekitar 88.000 orang.

"Kita akan menghadapi perfect storm, badai yang sempurna. Tekanan harga energi, fiskal yang defisitnya melebar, pelemahan kurs, harga pupuk hingga plastik," kata Bhima Yudistira. Ia juga menyoroti ancaman El-Nino terhadap produktivitas pangan yang memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Kelesuan penyerapan tenaga kerja juga dikonfirmasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/4/2026). Berdasarkan data asosiasi, sebanyak 67 persen perusahaan menyatakan tidak memiliki rencana untuk melakukan rekrutmen karyawan baru dalam waktu dekat.

Ketua Komite Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan bahwa 50 perusahaan lainnya bahkan memutuskan untuk tidak melakukan ekspansi bisnis selama lima tahun ke depan. Kondisi ini merupakan imbas langsung dari tekanan konflik global yang mengganggu stabilitas pasar domestik.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan adanya 10 perusahaan di Pulau Jawa yang mulai merencanakan pengurangan karyawan secara besar-besaran. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebutkan bahwa sekitar 9.000 orang di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten terancam kehilangan pekerjaan.

Sektor padat karya menjadi area yang paling terdampak karena ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor seperti plastik. Said Iqbal menyatakan bahwa sejumlah perusahaan telah memulai proses perundingan dengan karyawan terkait rencana efisiensi kerja yang akan diberlakukan selama tiga bulan ke depan.