Pertamina Naikkan Harga Bright Gas 12 Kg dan 5,5 Kg

PT Pertamina Patra Niaga secara resmi memberlakukan kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi untuk varian Bright Gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg mulai Sabtu, 18 April 2026. Penyesuaian harga ini merupakan yang pertama sejak 2023 akibat terganggunya pasokan energi global.

Dilansir dari Money, harga LPG 12 kg di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat kini mencapai Rp 228.000 per tabung dari harga sebelumnya Rp 192.000. Kenaikan sebesar 18,75 persen tersebut diikuti oleh Bright Gas 5,5 kg yang naik menjadi Rp 107.000 per tabung.

Faktor utama perubahan harga ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut mengganggu distribusi energi di Selat Hormuz yang menyuplai 20 persen kebutuhan minyak dunia, serta merusak fasilitas energi di kawasan tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kelompok masyarakat mampu merupakan target pasar dari penggunaan LPG nonsubsidi ini.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan,” ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Bahlil menekankan bahwa meskipun negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, bantuan energi saat ini harus difokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu,” kata Bahlil, Menteri ESDM.

Pemerintah memberikan jaminan bahwa harga LPG 3 kg tidak akan ikut naik karena statusnya sebagai barang bersubsidi. Hal ini merujuk pada arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas harga bagi rakyat kecil.

“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan,” ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memberikan peringatan kepada kalangan ekonomi atas agar tidak mengambil jatah subsidi yang bukan peruntukannya.

“Harga pasar (yang nonsubsidi). Jadi contoh model kayak orang kaya, masa orang pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kg? Sorry ye,” kata Bahlil, Menteri ESDM.

Mengenai ketahanan stok, pemerintah mengeklaim cadangan nasional berada dalam posisi aman dan telah membuka peluang impor dari negara lain guna mengantisipasi gejolak pasar lebih lanjut.

“Posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah aman,” ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Berdasarkan data dari MyPertamina, harga jual akhir di tingkat agen dapat bervariasi tergantung pada jarak distribusi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) jika melebihi radius 60 kilometer.

\\