Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Rabu, 21 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dilansir dari Bloomberg Technoz.
Kebijakan moneter terbaru ini memicu respons dari pengamat ekonomi nasional karena diperkirakan membawa dampak lanjutan terhadap sektor perbankan dan target pertumbuhan ekonomi negara. Sektor penyaluran kredit masyarakat diprediksi menjadi salah satu area yang paling cepat merasakan dampak dari penyesuaian suku bunga acuan tersebut.
Ekonom senior INDEF Ahmad Tauhid memberikan pandangannya mengenai efektivitas kebijakan tersebut terhadap pergerakan mata uang garuda ke depan. Dirinya melihat adanya faktor-faktor struktural lain di luar kebijakan moneter yang turut memengaruhi sentimen para investor global di pasar domestik.
"Short term saya kira memang rupiah akan menguat gitu ya. Tetapi kuartal ke-3 atau ke-4 belum tentu. Short term artinya 1 bulan, 2 bulan lah. Tapi kuartal ke-3, 4 itu bisa jadi berubah. Ini karena hal-hal lain yang membuat investor melihatkan bukan hanya urusan suku bunga, tapi urusan-urusan yang sangat struktural," kata Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Ketidakpastian domestik dipicu oleh keluarnya beberapa saham Indonesia dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta kebijakan ekspor sumber daya alam di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini diperberat oleh inflasi Amerika Serikat yang tetap tinggi sehingga mempersulit penurunan suku bunga The Fed.
Pergeseran titik keseimbangan baru nilai tukar rupiah kini diproyeksikan berada pada level yang berbeda dari periode sebelumnya. Perubahan sentimen global dan domestik dinilai membuat posisi mata uang domestik tertahan di level yang cukup tinggi.
"Saya kira itu yang membuat kualitas nilai tukar tidak mudah untuk kembali di bawah Rp17.000. Menurut saya nilai keseimbangan barunya di atas sedikit ke Rp17.000 lah," sebut Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Kenaikan BI Rate ini juga diprediksi akan segera direspons oleh industri perbankan dengan menaikkan suku bunga kredit dalam waktu dekat akibat pembengkakan biaya dana. Hal tersebut berpotensi menekan laju pertumbuhan kredit perbankan yang saat ini sudah berada di kisaran 10 persen.
Penurunan pertumbuhan kredit menjadi konsekuensi yang harus dihadapi demi mengejar stabilitas nilai tukar melalui instrumen moneter. Kebijakan pelonggaran likuiditas makroprudensial yang disiapkan Bank Indonesia juga dipandang tidak akan memberikan hasil yang signifikan dibandingkan dampak langsung dari kenaikan BI Rate.
"Ya pasti suku bunga bank at least langsung respon cepat. Nurunin sulit tapi kalau naikin bank cepat. 50 basis poin oleh BI bisa jadi lebih tinggi. Karena cost of fundnya kan naik cukup besar. Sehingga bank akan menaikkan suku bunga," kata Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Proyeksi pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan dapat mengalami penurunan hingga menyentuh angka 8 persen akibat penyesuaian beban pinjaman baru ini. Perlambatan pada sektor pembiayaan perbankan tersebut secara langsung akan memengaruhi dinamika ekspansi dunia usaha.
"Artinya ini dibayar mahal dengan potensi penurunan pertumbuhan dengan stabilisasi rupiah. Tapi itulah konsekuensi dari posisi stabilisasi," katanya, Ekonom Senior INDEF.
Instrumen makroprudensial lainnya seperti perluasan cakupan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) tetap dianggap memiliki daya dorong yang lebih rendah. Efektivitas kebijakan suku bunga utama dinilai masih mendominasi pengaruhnya di pasar keuangan dibandingkan insentif likuiditas sektor strategis.
"Sebenarnya yang lain itu pengaruh. Tetapi efektifitasnya masih lebih kecil dibandingkan katakanlah suku bunga BI rate itu sendiri. Jadi walaupun ada intermediasi macam-macam yang lain itu tetap menurut saya faktor suku bunga BI rate yang paling pengaruh," katanya, Ekonom Senior INDEF.
Dampak lanjutan dari tingginya BI Rate diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional sehingga target tahunan menjadi semakin sulit dicapai. Momentum pertumbuhan dinilai telah melewati masa puncaknya yang biasa terjadi di awal tahun akibat ekspansi fiskal.
"Menurut saya kalau [mencapai target] 5,4% rasanya berat ya. Agak berat karena saya kira momentumnya sudah hilang," katanya, Ekonom Senior INDEF.
Pertumbuhan ekonomi ke depan diperkirakan akan sangat bergantung pada pelaksanaan program-program belanja pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan defisit anggaran belanja negara menjadi instrumen krusial untuk menjaga kepercayaan investor asing.
"Jangan sampai mendekati 2,9% atau tidak ya. Batas amannya 2,4% maksimal 2,5%. Nah itu harus dijaga tiap bulannya begitu ya normal. Kemarin kan mendekati 0,8%, 0,9% ya mendekati 1 padahal baru 3 bulan ya. Alhamdulillah kemarin turun lagi ya karena pajak naik," kata Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Tantangan fiskal diprediksi semakin meningkat pada bulan-bulan berikutnya karena siklus penerimaan pajak negara yang mulai melandai setelah berakhirnya masa pelaporan tahunan. Pemerintah diharapkan melakukan pengetatan pada pos pengeluaran agar kondisi keuangan negara tetap stabil.
"Saya kira sisi fiskalnya itu defisitnya tetap konsisten di bawah 2,5%. Upaya peningkatan penerimaan negara juga konsisten begitu ya. Plus belanja harus dikendalikan," katanya, Ekonom Senior INDEF.
47 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·