Gangguan Selat Hormuz Picu Risiko Krisis Ekonomi dan Pangan Global

Ketegangan geopolitik akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu gangguan besar di Selat Hormuz yang mengancam stabilitas ekonomi dan pasokan pangan global pada Kamis, 21 Mei 2026.

Jalur maritim strategis yang mengalirkan seperlima minyak global dan sepertiga pupuk dunia kini mengalami pengetatan akses oleh pemerintah Teheran melalui pembentukan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Authority.

Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,5 persen, sementara harga energi dan gas yang melambung memaksa sejumlah pemerintah di Asia mengucurkan subsidi besar-besaran.

Iran juga menerapkan sistem izin berlapis serta memungut biaya keamanan berkisar antara US$ 150.000 hingga US$ 2 juta per kapal bagi armada dagang tanpa kesepakatan bilateral.

Kondisi geopolitik ini memicu lonjakan inflasi di berbagai negara berkembang seperti Laos yang menembus angka 10 persen serta Nepal yang mengalami pelemahan nilai tukar mata uang terhadap dollar AS.

Dampak penutupan ini juga menjalar hingga ke Uni Eropa yang terpaksa merancang strategi jangka panjang menggunakan kotoran sapi guna mengatasi potensi kelangkaan pupuk nitrogen akibat terhambatnya pasokan dari selat tersebut.

Menurunnya pasokan energi dan hambatan logistik internasional ini memicu kekhawatiran meluas dari sejumlah lembaga regional dan sayap organisasi PBB terkait masa depan pasar tenaga kerja global.

"Prospek ekonomi Asia telah memburuk dengan cepat sejak krisis meningkat, mendorong inflasi dan melemahkan kepercayaan konsumen di beberapa negara," kata Komisi Ekonomi Regional PBB (ESCAP) dilansir dari UN News, Kamis (21/5/2026).

Lembaga tersebut menambahkan bahwa krisis berkepanjangan berisiko memicu kemerosotan ekonomi yang menyerupai guncangan minyak pada tahun 1973 silam.

"Krisis yang berkepanjangan dapat memicu gangguan ekonomi yang sebanding dengan guncangan minyak tahun 1973 , termasuk risiko resesi dan inflasi dua digit di negara-negara dengan perekonomian yang rentan," ujar ESCAP.

Selain ancaman resesi, situasi di wilayah konflik seperti Myanmar semakin memperparah kondisi kemanusiaan akibat melambungnya harga komoditas utama pendukung hidup.

“Satu dari empat orang di Myanmar mengalami kerawanan pangan akut, ” ungkap Program Pangan Dunia PBB (WFP).

Kenaikan harga barang pokok ini berjalan beriringan dengan peringatan dari organisasi perburuhan dunia yang memproyeksikan pemangkasan jam kerja massal akibat harga minyak yang bertahan tinggi.

“Di luar dampak kemানুsiaannya, krisis Timur Tengah bukanlah gangguan singkat. Ini adalah guncangan yang bergerak lambat dan berpotensi berlangsung lama yang secara bertahap akan membentuk kembali pasar tenaga kerja," tutur Kepala Ekonom ILO, Sangheon Lee.

Penurunan jam kerja tersebut diperkirakan setara dengan hilangnya belasan juta lapangan kerja penuh waktu serta penyusutan pendapatan riil pekerja global hingga tahun 2027.

“Jika krisis mengganggu penugasan dan aliran remitansi, dampaknya dapat menyebar ke konsumsi, kemiskinan, dan lapangan kerja lokal di negara asal,” papar ILO.

Di sektor domestik Uni Eropa, upaya mitigasi menggunakan bahan alternatif di sektor pertanian juga mendapatkan catatan kritis dari parlemen regional terkait efektivitasnya menggantikan komoditas utama.

“Pupuk kandang dapat menjadi kontribusi, tetapi tidak akan pernah dapat menggantikan pupuk berbasis urea, pupuk berbasis nitrogen,” Politico mengutip pernyataan anggota Parlemen Eropa asal Italia dan anggota Komite AGRI, Herbert Dorfmann.

Sebagai langkah antisipasi guncangan sistemik pada sektor agripangan, Badan Pangan dan Pertanian PBB mendesak pengaktifan jalur logistik alternatif melalui Semenanjung Arab dan Laut Merah.

“Sudah waktunya untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas penyerapan negara-negara dan memperkuat ketahanan mereka terhadap hambatan ini,” ujar Kepala Ekonom FAO Maximo Torero dalam kajian yang dirilis Rabu (20/5/2026).