Ekonom UI Prediksi APBN Indonesia Bertahan Hingga Akhir 2026

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia memiliki ketahanan hingga akhir tahun 2026 di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran pada Selasa (14/4/2026).

Kekuatan fiskal tersebut dapat terjaga apabila pemerintah konsisten menerapkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia. Dilansir dari Kompas, langkah efisiensi melalui transformasi budaya kerja menjadi salah satu kunci utama.

Pemerintah juga mengandalkan penerimaan pajak dari masyarakat dan korporasi pada periode April untuk menekan defisit keuangan negara. Telisa berharap pendapatan pajak tersebut mampu menjaga defisit APBN agar tidak melampaui batas aman sebesar 3 persen.

"Harapannya penerimaan pajak di April yang dari masyarakat dan dari perusahaan itu juga bisa menutupi defisit kita agar tidak melebihi dari 3 persen," ujar Telisa Aulia, Ekonom Universitas Indonesia.

Telisa menekankan bahwa laporan pendapatan pajak pada bulan April ini akan menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana kekuatan APBN sebenarnya. Jika realisasi pajak melampaui target, pemerintah akan memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengelola pos anggaran.

Sebagai langkah antisipasi terhadap konflik AS-Iran yang berkepanjangan, opsi penyesuaian harga BBM nonsubsidi dinilai perlu tetap dibuka. Menurutnya, kebijakan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat agar tercipta solusi yang seimbang bagi negara dan warga.

Selain kebijakan harga, diversifikasi sumber daya domestik ke energi terbarukan disarankan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Hal ini penting untuk mencegah pembengkakan subsidi energi yang dapat menguras kantong negara.

Apabila subsidi energi terus dipertahankan tanpa penyesuaian harga di tengah kenaikan harga minyak dunia, maka belanja sektor lain berisiko mengalami pemotongan besar-besaran. Pengurangan anggaran tersebut dikhawatirkan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor-sektor yang sangat bergantung pada pendanaan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, diprediksi akan mengalami pelambatan aktivitas jika efisiensi anggaran terus dilakukan secara ekstrem dalam jangka waktu lama.