Ekonomi Siak Tumbuh 5,87 Persen dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Panglima Ghimbam pada Rabu, 15 April 2026. Laporan tersebut mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan mencapai 5,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Syamsurizal, pertumbuhan ekonomi tersebut melonjak dari angka 4,37 persen pada 2024. Peningkatan ini dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan dari 5,08 persen menjadi 4,40 persen pada periode yang sama.

Sektor sumber daya manusia juga mencatatkan hasil positif dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,19. Capaian ini menempatkan Kabupaten Siak pada posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Siak melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,241 triliun atau 85,32 persen dari target Rp2,626 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp388 miliar atau sekitar 64,10 persen dari target yang ditetapkan.

"Langkah konkret yang diambil meliputi evaluasi kinerja berkala, penguatan manajemen, hingga penataan unit usaha yang kurang produktif," kata Syamsurizal, Wakil Bupati Siak, saat menjelaskan strategi pembenahan BUMD demi kemandirian ekonomi daerah.

Terkait infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Siak mengakui tantangan geografis lahan gambut dan wilayah konsesi perusahaan dalam pembangunan jalan. Saat ini, kondisi jalan mantap di kabupaten tersebut mencapai 51,17 persen atau sepanjang 957,017 kilometer.

Efisiensi belanja daerah menjadi fokus utama sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 guna memperkuat program prioritas masyarakat. Pemerintah memastikan penghematan anggaran dilakukan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Siak Syarif ini juga membahas optimalisasi penanganan isu lingkungan, termasuk pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sinergi dengan kebijakan nasional ditegaskan sebagai langkah krusial untuk pembangunan berkelanjutan di Negeri Istana.