Faktor Keamanan dan Tata Kelola Politik Lokal Masih jadi PR di Papua

Konflik tak berkesudahan yang terjadi di Papua juga menunjukkan bahwa masalah tersebut harus dituntaskan hingga ke akar.

Sebab, tidak jarang bila ada wacana pembangunan fisik atau infrastruktur akan berhadapan dengan ancaman serius dari kelompok bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM), parahnya sampai menimbulkan korban jiwa.

”Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka,” kata analis politik dan militer Selamat Ginting dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026.

Akademisi dari Universitas Nasional (Unas) itu pun memberi contoh nyata saat tragedi penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan OPM terhadap pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018.

Proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan. Selamat menilai di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur. 

Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan, mulai dari mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, hingga mendukung ketahanan pangan masyarakat.

"Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua telah bergeser dari pola 'hard approach' menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Selain hard approach, Selamat juga menyebut faktor penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) harus diawasi dengan baik. Tujuannya, agar masyarakat dapat menikmati hasilnya. 

"Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus. Pengawasan harus diperketat agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua, bukan hanya berputar di lingkar elite politik lokal,” ungkap dia. 

“Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus: pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan," pungkas Selamat.