Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendesak penguatan sistem keselamatan perkeretaapian nasional menyusul insiden tabrakan antara Commuter Line dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada Selasa, 28 April 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan merenggut korban jiwa serta menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka.
Kecelakaan fatal ini menjadi sorotan tajam terkait manajemen operasional transportasi publik, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Firnando menyampaikan duka cita bagi para korban dan meminta pemerintah memberikan penanganan medis terbaik serta memastikan masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi untuk mencegah simpang siur berita.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi titik balik untuk membenahi pengawasan serta prosedur operasional kereta api di Indonesia secara total. Menurutnya, aspek teknologi dan kedisiplinan prosedur tidak bisa ditawar lagi demi melindungi nyawa penumpang.
"Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa sistem keselamatan harus terus diperkuat, baik dari sisi teknologi, prosedur operasional, maupun pengawasan secara menyeluruh," ujar Firnando, Anggota Komisi VI DPR RI.
Integrasi keselamatan publik disebutnya harus mencakup seluruh lini, mulai dari fase perencanaan perjalanan hingga pengendalian lalu lintas secara langsung di lapangan. Ia mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan audit komunikasi antarstasiun dan memastikan keandalan sistem deteksi dini perjalanan kereta.
Selain evaluasi internal operator, investigasi mendalam dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk menemukan akar permasalahan teknis maupun non-teknis. Firnando menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas keselamatan transportasi.
Peningkatan volume penumpang dan jadwal perjalanan yang semakin padat menuntut adanya sistem pertahanan keselamatan yang lebih responsif dan berlapis. Hal ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi rel yang menjadi tumpuan mobilitas harian.
"Keselamatan publik harus selalu menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan," pungkas Firnando, Anggota Komisi VI DPR RI.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·