Gibran Rakabuming Raka Pantau Pembangunan Infrastruktur DOB di Papua

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke lima kabupaten di Tanah Papua guna memantau percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik pada Kamis, 23 April 2026. Didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, peninjauan ini difokuskan pada wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, dan Raja Ampat.

Pemerintah berupaya memastikan kehadiran negara melalui peningkatan fasilitas dasar bagi masyarakat di wilayah pemekaran tersebut. Berdasarkan laporan dari Detikcom, agenda di Kabupaten Yahukimo mencakup peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Kristen Yahukimo, pengecekan layanan kesehatan di RSUD Dekai, serta kunjungan ke Koramil 1715/06 Dekai.

Ribka Haluk memberikan penegasan mengenai komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan sarana pemerintahan. Sejumlah provinsi baru dilaporkan telah menunjukkan progres, di antaranya Papua Selatan yang sudah mengoperasikan fasilitas pemerintahan dan Papua Barat Daya yang telah menyelesaikan proses pembangunan fisik kantornya.

"Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Target besar yang dipatok pemerintah bersama DPR RI adalah seluruh DOB di Papua dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2028. Selain gedung kantor, pengembangan konektivitas antarwilayah juga diperkuat melalui pembangunan bandara serta pelabuhan strategis untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan ekonomi daerah.

"Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ucap Ribka.

Dari sisi keamanan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyatakan bahwa situasi di Yahukimo saat ini relatif kondusif untuk mendukung kelanjutan proyek pembangunan. Ia menyebut kunjungan ini merupakan bentuk pemenuhan janji pemerintah untuk meninjau langsung kondisi di lapangan setelah sempat tertunda karena urusan di Jakarta.

Djamari menambahkan bahwa hasil temuan mengenai kekurangan fasilitas di wilayah tersebut telah dicatat oleh Wakil Presiden dan akan segera dibahas dalam rapat koordinasi teknis antar-kementerian untuk mendapatkan solusi cepat.

"Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat," tutur Djamari.