Gubernur BI: Nilai Tukar Negara Lain juga Melemah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan nilai tukar rupiah saat ini sebenarnya berada dalam kondisi undervalued atau lebih rendah dari nilai fundamental ekonominya.

Menurut Perry, pelemahan rupiah bukan disebabkan kondisi ekonomi domestik yang rapuh, melainkan lebih banyak dipicu tekanan global dan tingginya permintaan dolar AS di pasar.

“Sepakat semua ini secara fundamental Rupiah itu kan undervalued. Ukuran fundamental rupiah itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi 5,61 (kuartal I 2026) ya salah satu yang tertinggi di G20. Inflasinya rendah 2,42 persen, cadangan devisa juga kita tinggi, kredit juga tumbuh tinggi,” ujar Perry Warjiyo, saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung BI, Jakarta, Kamis (7/5).

Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa (5/5), rupiah sempat melemah sepanjang sejarah hingga Rp 17.412 per dolar Amerika Serikat (AS).

Hampir Seluruh Mata Uang Dunia Melemah

Menurut Perry, tekanan global membuat hampir seluruh mata uang dunia mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Faktor utama berasal dari kenaikan harga minyak dunia, memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, hingga tingginya suku bunga AS yang kini berada di level 4,41 persen.

Kondisi itu membuat dolar AS semakin kuat dan mendorong investor asing menarik dana dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Nah pertanyaannya loh kok ada pelemahan Rupiah? Seluruh mata uang dunia itu melemah. Kita jaga tingkat pelemahannya itu tidak terlalu tinggi dengan all out,” katanya.

Selain faktor global, Perry menjelaskan ada faktor musiman yang ikut menekan rupiah pada April hingga Mei 2026. Pada periode tersebut, permintaan valuta asing meningkat karena banyak korporasi melakukan repatriasi dividen serta pembayaran utang luar negeri, baik bunga maupun pokok pinjaman.

“Juga bulan April-Mei itu memang korporasi banyak yang repatriasi dividen, membayar utang luar negeri baik bunga dan pokok, memang kondisinya begitu,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, sebelumnya BI telah mengeluarkan tujuh langkah kebijakan. Salah satunya melakukan intervensi besar-besaran di pasar valuta asing menggunakan cadangan devisa.

Perry menyebut intervensi dilakukan tak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar luar negeri melalui instrumen offshore non-deliverable forward (NDF) di pusat-pusat keuangan global.

“Tapi around the world, around the clock, kami itu intervensi di pasar luar negeri, offshore NDF di mana? Hong Kong kami intervensi, Singapura kami intervensi, London kami intervensi, New York kami intervensi. Itu namanya bukan bisnis as usual, itu all out ya,” ucap Perry.

BI juga memperkuat aliran modal asing melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, menjaga likuiditas perbankan tetap longgar, hingga memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying.

Selain itu, BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional, termasuk pengembangan pasar yuan-rupiah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

BI juga menggandeng perbankan domestik untuk ikut memperkuat pasokan valas di pasar luar negeri dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar AS oleh korporasi maupun perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).