Gubernur Jawa Barat Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno&Hatta, Imbas Pelayanan Pajak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung pada Senin (13/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas belum optimalnya implementasi kebijakan terkait kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Keputusan penonaktifan ini, menurut Dedi Mulyadi, diambil karena adanya laporan mengenai pelayanan yang belum sesuai standar serta pengabaian terhadap Surat Edaran Gubernur. Implementasi yang belum maksimal ini mendorong gubernur untuk melakukan evaluasi dan penindakan terhadap pihak terkait.

Kebijakan yang seharusnya mempermudah wajib pajak, khususnya terkait penghapusan kewajiban membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan saat membayar PKB tahunan, ternyata belum berjalan efektif di lapangan. Wajib pajak masih diminta menunjukkan KTP pemilik pertama, bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA yang berlaku sejak 6 April 2026.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Samsat Soekarno-Hatta yang belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini mendorongnya untuk segera melakukan investigasi dan penertiban. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap menghambat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur menginstruksikan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap penyebab belum diterapkannya kebijakan tersebut. Selain itu, petugas Samsat diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran PKB, meningkatkan kesadaran, serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. ”Masih ditemukan petugas yang tidak melayani masyarakat dengan baik dan mengabaikan Surat Edaran Gubernur. Maka hari ini, Kepala Samsat Soekarno-Hatta saya nonaktifkan sementara,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulis.