Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi 11 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (15/4/2026) guna menyegarkan struktur organisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan kinerja birokrasi menjadi lebih efektif dan responsif dalam melayani kebutuhan informasi publik.
Dilansir dari Detikcom, pengisian jabatan definitif ini bertujuan menghapus posisi pelaksana tugas (Plt) yang sebelumnya mengisi beberapa pos strategis. Salah satu perubahan signifikan adalah penunjukan Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelantikan tertutup di Balai Agung.
"Alasan yang utama adalah untuk peremajaan, supaya kerjanya menjadi lebih baik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta pada Kamis (16/4/2026).
Pramono menekankan bahwa kemampuan komunikasi menjadi indikator krusial dalam penempatan para kepala dinas yang baru. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pejabat publik untuk lebih terbuka dan mudah dihubungi oleh awak media guna menjamin keterbukaan informasi.
Proses seleksi dan penetapan nama-nama pejabat tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga minggu melalui mekanisme manajemen talenta. Keputusan ini merupakan hasil diskusi kolektif antara gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pramono Anung menyebut bahwa rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam birokrasi sebagai bagian dari evaluasi rutin. Pelantikan dilakukan secara bertahap untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan pada instansi-instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Selain persetujuan dari BKN, beberapa jabatan tertentu juga telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Saat ini, seluruh posisi tinggi pratama di Pemprov DKI Jakarta telah terisi oleh pejabat definitif untuk mendukung kelancaran program kerja tahun berjalan.
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·