1 jam yang lalu
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan transparansi dan integritas kepada seluruh tenaga pendidik serta jajaran Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Jumat (1/5/2026). Dilansir dari Detikcom, penegasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta praktik kekerasan di lingkungan pendidikan tersebut.
"Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan, dan ini berlaku tidak hanya untuk bapak-ibu sekalian, tapi berlaku untuk diri saya juga untuk semua jajaran Kemensos yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Intinya jangan ada korupsi. Jangan ada penyalahgunaan, jangan ada penyimpangan, jangan ada kekerasan seksual maupun fisik, jangan ada bully, jangan ada intoleransi," ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.
Peringatan keras tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas program prioritas presiden. Mensos menyatakan bahwa tindakan tegas akan langsung diambil terhadap siapapun yang terbukti melanggar aturan moral dan hukum di institusi tersebut.
"Jika ada tanda-tanda bullying, kekerasan, intoleransi dan itu ada bukti, maka secepat itu pula kita akan segera berhentikan," tegas Gus Ipul, Menteri Sosial.
Lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga kejaksaan turut dilibatkan untuk mengawal jalannya program. Pengawasan berlapis ini dilakukan guna memastikan anggaran dan operasional Sekolah Rakyat tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu.
Gus Ipul mengingatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta agar para petugas di lapangan mengedepankan empati dan rasa hormat saat melayani warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.
"Orang yang tidak mampu ini jangan dilukai, jangan disakiti, jangan diperas, malah justru kita muliakan, kita hormati sebagai bagian dari perintah agama dan UUD 45, khususnya pasal 34, dan yang terakhir adalah bagian dari perintah Bapak Presiden," tutup Gus Ipul, Menteri Sosial.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·