Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta melaporkan adanya ketidakseimbangan pasokan MinyaKita di pasar tradisional pada Kamis (16/4/2026). Masalah tersebut menghambat stabilisasi harga pangan meskipun pemerintah melalui Perum Bulog menyatakan stok nasional dalam kondisi aman.
Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta, Miftahudin, mengungkapkan bahwa klaim ketersediaan stok tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Dilansir dari Bloombergtechnoz, ia menekankan bahwa pedagang pasar tradisional sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh gangguan distribusi yang tidak merata.
"Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan," ujar Miftahudin, Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta. Ia menambahkan bahwa kelancaran distribusi merupakan tanggung jawab Bulog sebagai pemegang mandat stabilitas pangan.
Data dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pasokan dari distributor sering kali terhenti secara tiba-tiba. Kondisi ini memaksa sejumlah pedagang untuk beralih menjual merek minyak goreng lain dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga eceran MinyaKita.
IKAPPI memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan narasi stok aman untuk menyudutkan pedagang saat terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Menurut Miftahudin, pedagang tidak memiliki otoritas untuk mengatur rantai pasok maupun mempengaruhi volume distribusi dalam skala besar.
Asosiasi pedagang tersebut mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran minyak goreng subsidi tersebut. Fokus perbaikan diharapkan menyasar pada penguatan alur distribusi dari Bulog hingga mencapai pedagang di tingkat pasar agar harga tetap stabil bagi konsumen.
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·