Inaplas Bantah PHK Massal di Tengah Peringatan Risiko Buruh

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengonfirmasi belum ada laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan anggotanya hingga Selasa (5/5/2026), meskipun sektor buruh memperingatkan adanya risiko efisiensi besar dalam tiga bulan mendatang akibat gejolak ekonomi global.

Kondisi industri petrokimia dan plastik dalam negeri saat ini sedang berada dalam tekanan berat. Dilansir dari Detik Finance, tekanan tersebut dipicu oleh lonjakan biaya energi dan kenaikan harga bahan baku impor sebagai dampak dari konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah.

Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, menegaskan bahwa sejauh ini operasional perusahaan anggota asosiasi masih berjalan tanpa ada pengurangan tenaga kerja secara masif.

"Mengenai PHK, ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK," kata Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Gatot Subroto, Selasa (5/5) kemarin.

Pernyataan ini muncul untuk menanggapi kekhawatiran mengenai kondisi ketenagakerjaan di sektor manufaktur. Suhat menambahkan bahwa koordinasi dengan pihak pemerintah terus dilakukan terkait kondisi riil di lapangan.

"Dengan demikian Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas," paparnya.

Pihak asosiasi meyakini bahwa permintaan pasar masih mampu menyerap hasil produksi meskipun biaya operasional mengalami kenaikan. Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari jajaran pengurus Inaplas lainnya mengenai prospek bisnis ke depan.

"Jadi di industri petrokimia dan hilirnya, hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun di-PHK, dan itu tidak ada di dalam ramalan ataupun outlook yang akan dilakukan ke depan, tidak ada kita sampaikan PHK," jelas Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai.

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memberikan pandangan berbeda terkait situasi di tingkat pabrik. Ia menyebut bahwa pengusaha cenderung tidak akan mengumumkan rencana pengurangan karyawan secara terbuka di awal.

"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK. Jadi nggak mungkin dia akan mengatakan PHK. Kita tunggu tiga bulan ke depan," ujar Said di depan Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Said mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi data mengenai sepuluh perusahaan di berbagai wilayah strategis yang mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian operasional. Sektor yang terdampak mencakup tekstil, komponen elektronik, hingga plastik.

"Ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di DKI. Itu kemungkinan akibat perang kalau masih berlanjut, karena biaya energi kan tinggi," ujar Said.

Potensi PHK ini disebut paling rawan terjadi pada industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti polimer dan petrokimia. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi faktor utama yang menjepit margin keuntungan perusahaan.

"Tapi realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester, dan sebagainya," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5/2026).

Menurut Said, ketimpangan antara mata uang transaksi pembelian bahan baku dan penjualan produk domestik menciptakan kerugian besar bagi produsen plastik di tanah air.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan. Bahan bakunya impor, polimer impor, petrokimia banyak yang impor. Begitu diproduksi, impor berarti beli barangnya pakai dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah. Saat rupiah melemah terhadap dolar, ya buntung. Makanya harga plastik naik," jelasnya.